PEKANBARU (LA) – Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat kerja sama di bidang perdagangan dan investasi melalui Misi Dagang dan Investasi Tahun 2026 yang digelar di Pekanbaru, Rabu (8/7/2026). Kegiatan ini mempertemukan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan investor untuk memperluas pasar serta mendorong kolaborasi ekonomi antardaerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, yang mewakili Pelaksana Tugas Gubernur Riau, mengatakan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat rantai pasok nasional melalui sinergi dua daerah yang memiliki potensi ekonomi saling melengkapi.
“Pertemuan ini mempertemukan dua kekuatan ekonomi daerah dalam satu ikhtiar untuk memperluas pasar, memperkuat rantai pasok, membuka peluang investasi, dan menghadirkan kerja sama ekonomi yang lebih nyata antara Jawa Timur dan Riau,” ujar Syahrial.
Potensi Ekonomi Kedua Daerah:
· Jawa Timur: Industri, perdagangan, pangan, hortikultura, peternakan, manufaktur
· Riau: Energi, perkebunan (3,87 juta ha sawit, 9,4 juta ton CPO/tahun), industri pengolahan, pulp dan kertas, sagu, kelapa
Data Ekonomi Triwulan I 2026:
· PDRB Jawa Timur: Rp888,44 triliun
· PDRB Riau: Rp317,14 triliun (perekonomian terbesar kedua di luar Pulau Jawa)
Riau membutuhkan pasokan pangan, hortikultura, pupuk, dan produk industri dari Jawa Timur untuk menjaga stabilitas pasokan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan misi dagang menjadi strategi memperkuat konektivitas ekonomi sekaligus memperluas pasar bagi produk unggulan daerah.
“Kami meyakini Jawa Timur dan Riau memiliki potensi ekonomi yang saling melengkapi. Kolaborasi ini akan memperkuat rantai pasok nasional sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas bagi kedua daerah,” kata Khofifah.
Melalui kerja sama ini, diharapkan berbagai kesepakatan tercapai dalam bentuk transaksi dagang, perluasan jaringan distribusi, dan investasi yang mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di kedua provinsi. (Nm)
