Berau, Kaltim(L.A)— Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau saat ini dijabat oleh Drs. Yudha Budi Santosa, M.Si menyoroti aktivitas kapal wisata Live on Board (LOB) di kawasan perairan Kabupaten Berau yang terus menjadi perhatian berbagai pihak, terutama terkait isu lingkungan, keterlibatan masyarakat lokal hingga pengelolaan aktivitas wisata laut.
Saat melakukan konfirmasi langsung dengan pihak kapal,awak media coba menghubungkan salah satu manajemen kapal wisata LOB yang tengah beroperasi di kawasan perairan Berau dengan Kepala Dinas guna meluruskan sejumlah sorotan yang berkembang di masyarakat.Rabu (20/05/26).
Dalam penyampaiannya, pihak manajemen kapal wisata menyampaikan bahwa selama ini mereka tidak membuang jangkar secara sembarangan di area terumbu karang serta tetap memperhatikan aspek lingkungan selama beroperasi di wilayah wisata Berau.
Selain itu, pihak kapal juga menyampaikan bahwa pengelolaan sampah dari aktivitas kapal dilakukan dengan membawa sampah kembali ke daratan, tepatnya ke wilayah Tanjung Batu untuk dibuang pada tempat yang telah disediakan.
Pihak manajemen dari salah satu kapal wisata tersebut juga meminta agar Kepala Disbudpar Kabupaten Berau dapat menghubungi pihak agen kapal untuk memperoleh penjelasan lebih lengkap terkait pengelolaan perjalanan wisata kapal tersebut.
“Silahkan hubungi kantor agen kapal kami nanti mereka yang menjelaskan, sebab kami dinaungi oleh kantor agen sebagai pengelola trip kapal ini,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Disbudpar Kabupaten Berau menyampaikan bahwa pemerintah daerah menghargai klarifikasi dari pihak kapal wisata dan berharap seluruh aktivitas wisata laut tetap mengedepankan kelestarian lingkungan serta komunikasi dengan masyarakat setempat.
Menurutnya, apa yang disampaikan masyarakat maupun pihak kapal perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar ke depan tidak terjadi kesalahpahaman ataupun persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial maupun kerusakan lingkungan.
“Kita tentu mendengar semua pihak, baik masyarakat maupun pengelola kapal wisata. Yang terpenting bagaimana aktivitas wisata ini tetap berjalan namun lingkungan laut tetap terjaga dan masyarakat juga merasa dilibatkan,” ujarnya.
Kadis juga meminta agar para nelayan, guide lokal dan warga pesisir maratua serta pelaku usaha dapat membantu melakukan dokumentasi apabila ditemukan dugaan kerusakan terumbu karang yang diduga akibat aktivitas labuh jangkar kapal LOB.
Dokumentasi berupa foto maupun video tersebut diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan evaluasi pemerintah dalam memastikan kebenaran informasi di lapangan.
“Terkait persoalan ini, kami berharap pihak manajemen kapal juga dapat memberikan dokumentasi berupa video maupun foto saat kapal berlabuh jangkar. Hal itu penting agar setiap keterangan yang disampaikan nantinya dapat dikaji kebenarannya sebagai bahan evaluasi pemerintah ke depan,” katanya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Berau ke depan akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk membahas kejelasan aturan aktivitas kapal wisata di wilayah perairan Berau.
“Ke depan tentu akan kami koordinasikan bersama pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat agar persoalan ini mendapatkan kejelasan yang sejelas-jelasnya, baik terkait aturan aktivitas kapal wisata, perlindungan lingkungan maupun keterlibatan masyarakat lokal,” tegasnya.
Menurutnya, sinkronisasi regulasi diperlukan agar seluruh pihak memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan aktivitas wisata bahari di kawasan konservasi dan destinasi unggulan Kabupaten Berau.
Dalam akhir uraiannya, Kepala Dinas menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong seluruh pelaku wisata untuk membangun komunikasi dan kolaborasi bersama masyarakat maupun pemerintah daerah.
Ia menegaskan pihak agen kapal serta seluruh pelaku wisata dapat bersama-sama menjaga keberlanjutan pariwisata laut Berau yang selama ini dikenal memiliki keindahan terumbu karang dan ekosistem laut yang masih alami.***
