PEKANBARU (LA) – Pemerintah Provinsi Riau menyatakan optimisme dalam mempercepat tahapan persiapan pengelolaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai bagian dari upaya memasuki pasar karbon global melalui inisiatif kebijakan Green for Riau.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, M Job Kurniawan, menyampaikan bahwa Riau memiliki potensi besar dengan kawasan hutan seluas 5,3 juta hektare serta kawasan hidrologi gambut mencapai 4,9 juta hektare. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam pengembangan skema karbon berbasis yurisdiksi.
Potensi Karbon Riau:
· Kawasan hutan: 5,3 juta hektare
· Hidrologi gambut: 4,9 juta hektare
· Skema internasional: Verra, Gold Standard, ART-TREES, Global Carbon Council
· Tahap saat ini: Readiness (persiapan dokumen)
Menurutnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, pemerintah daerah kini memiliki ruang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pasar karbon global dengan melibatkan berbagai pihak melalui skema internasional.
“Perpres ini membuka peluang bagi daerah untuk terlibat dalam pasar karbon global melalui mekanisme yang diakui dunia,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).
Dokumen Prasyarat yang Disiapkan:
· SAFEGUARD
· Forest Reference Emission Level (FREL)
· STRADA
· Measurement Reporting and Verification (MRV)
· Benefit Sharing Mechanism (BSM)
Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, UNEP-UNREDD Programme, FAO, serta Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk mendukung penyusunan arsitektur REDD+ secara komprehensif.
M Job Kurniawan menegaskan bahwa seluruh proses saat ini masih berada pada tahap persiapan dan belum ada penerimaan pembayaran dari skema karbon. Tahapan pre-investment akan dijalankan setelah seluruh perangkat kebijakan dan sistem pendukung selesai disiapkan.
Melalui kolaborasi multipihak, Pemerintah Provinsi Riau menargetkan seluruh arsitektur REDD+ dapat rampung dalam waktu dekat, sehingga Riau siap terhubung dengan pasar karbon global secara resmi dan akuntabel. (Nr)
