Nunukan,Kaltara (L.A) — Sekretaris Jenderal Persada Kaltara, Cristian, kembali menyoroti proyek jalan poros Malinau–Krayan yang dinilai belum memberikan dampak maksimal bagi masyarakat meski menggunakan anggaran besar dari APBN.Selasa (12/05/26),
ia menyampaikan kondisi jalan yang masih rusak dan sulit dilalui membuat masyarakat Krayan semakin kesulitan dalam aktivitas ekonomi, distribusi kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, hingga pendidikan.
“Jangan khianati amanah proyek APBN negara. Anggaran besar itu berasal dari uang rakyat dan wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tegasnya.
Ironisnya, menurut Sekjen Persada Kaltara, pihak kontraktor proyek jalan Malinau–Krayan dinilai sulit dikonfirmasi terkait berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Padahal, terdapat sejumlah data dan informasi yang diperoleh terkait dugaan mark up anggaran proyek tersebut.
Ia meminta pihak kontraktor,maupun satuan kerja(Satker) terkait segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat perbatasan.
“Jangan buat warga Krayan turun gunung jika tidak ada klarifikasi terbuka. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proyek negara ini dijalankan,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat juga meminta Kejaksaan Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melakukan audit secara menyeluruh terhadap proyek jalan poros Malinau–Krayan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga penggunaan anggaran negara.
Menurutnya, proyek strategis kawasan perbatasan tidak boleh dikerjakan asal-asalan karena menyangkut kepentingan rakyat serta konektivitas wilayah terluar Indonesia.
Persada Kaltara berharap pemerintah pusat dan seluruh pihak terkait segera turun tangan melakukan evaluasi serius agar pembangunan jalan tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Krayan.***
