JAKARTA, (LA) – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati sejumlah kebijakan strategis dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu dan pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026.
Kesepakatan tersebut diumumkan pada 6 November 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat kualitas birokrasi dan mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
Berdasarkan siaran pers Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), pengangkatan PPPK Paruh Waktu akan dilakukan secara bertahap. Kebijakan ini mencakup berbagai profesi, mulai dari dosen, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, hingga tenaga pelaksana lainnya.
Selain perubahan status kepegawaian, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada PPPK yang telah beralih menjadi PPPK Penuh Waktu untuk mengikuti seleksi CPNS secara terbuka dan kompetitif pada 2027. Pelaksanaannya tetap mengikuti tahapan pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Perpanjang Perjanjian Guru dan Tenaga Kesehatan
Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah turut memberikan kepastian keberlanjutan kerja bagi guru non-ASN dan tenaga kesehatan yang memenuhi kriteria.
Perpanjangan masa perjanjian kerja diberikan kepada guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri, terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan batas pendataan Desember 2024, serta memiliki masa perjanjian kerja yang berakhir pada Desember 2026.
Kebijakan serupa juga berlaku bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan pemerintah.
Pemerintah juga membuka kesempatan bagi kelompok tersebut untuk mengikuti seleksi CPNS 2027. Pelaksanaan kebijakan ini dijadwalkan mulai 1 Januari 2027 secara bertahap.
Rekrutmen CPNS 2026 Prioritaskan Sejumlah Formasi
Di sisi lain, pemerintah memastikan pembukaan rekrutmen CPNS pada 2026 untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam mendukung program prioritas Presiden serta regenerasi ASN.
Sejumlah formasi yang menjadi prioritas meliputi Polisi Hutan, Manggala Agni, Guru Sekolah Terintegrasi, dan Guru Sekolah Unggul Garuda. Selain itu, tersedia pula formasi lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program prioritas nasional.
Dalam siaran pers tersebut, pemerintah menyatakan bahwa seleksi CPNS akan dilaksanakan secara transparan, kompetitif, dan berbasis sistem merit.
Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk mengikuti seleksi ASN sekaligus memperkuat kapasitas birokrasi dalam memberikan pelayanan publik.
Meski demikian, rincian mengenai jumlah formasi, persyaratan pendaftaran, jadwal seleksi, serta mekanisme teknis rekrutmen belum dijelaskan dalam siaran pers tersebut. Masyarakat perlu menunggu pengumuman resmi lebih lanjut dari instansi pemerintah terkait.
