Jakarta, Literasiaktual.com -Presiden Joko Widodo menjelaskan setidaknya ada tiga pilar penting yang akan menjadi tolok ukur untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Pertama, stabilitas bangsa harus dijaga dengan baik, karena tanpa stabilitas, tidak ada negara yang bisa mencapai kemakmuran.
“Stabilitas bangsa ini harus dijaga. Tidak ada negara yang mencapai kemakmuran kalau kondisinya tidak stabil, tidak ada,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara peluncuran rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 di Djakarta Theater, Jakarta, pada hari Kamis, 15 Juni 2023, dilansir dari laman Presiden RI.
Baca juga Muflihun Berharap Polisi RW Perpanjangan Tugas Pemko Pekanbaru
Hal kedua adalah perlunya kesinambungan dan kontinuitas kepemimpinan. Presiden menganalogikan kepemimpinan dalam sebuah negara seperti tongkat yang harus terus berlanjut dan tidak harusu dimulai dari awal setiap saat.
“Kepemimpinan itu ibarat tongkat, bukan seperti meteran pom bensin. Kalau meteran di pom bensin bunyinya ‘Pak, kita mulai dari nol lagi’, sama saja. Apakah kita ingin menjadi seperti itu? Tidak, kita tidak mau. Sama seperti meteran di pom bensin, Anda harus memulainya dari TK, SD, SMP, lalu SMA, universitas, dan akhirnya S2, S3. Ini bukan soal bolak-balik poco-poco, tidak”, jelas Jokowi dilansir dari laman Presiden RI.
Hilirisasi industri juga sangat penting. Menurut Presiden, jika hilirisasi industri – misalnya dalam ekosistem industri kendaraan listrik – berhasil dilakukan, maka Indonesia akan melakukan lompatan besar ke depan.
“Kita akan melakukan lompatan yang sangat besar dalam membangun, misalnya, hilirisasi mineral, ekosistem kendaraan listrik, baterai kendaraan listrik. Yang tadinya kita hanya ekspor bahan mentah – nikel hanya ekspor bahan mentah – bisa menjadi katoda, prekursor yang bisa menjadi baterai lithium,” ungkap Jokowi.
Selain itu, orientasi pembangunan yang berpusat di Indonesia juga penting, terutama dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang harus memeratakan ekonomi Indonesia. Presiden menjelaskan bahwa 56% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, dan 58% produk domestik bruto (PDB) Indonesia juga berada di Pulau Jawa.
“Oleh karena itu kita perlu mengurangi beban dan pemerataan, bukan dalam satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, atau lima tahun, tetapi dengan pandangan jangka panjang. Oleh karena itu, pengesahan IKN Nusantara harus diperkuat, dilanjutkan dan ditingkatkan,” jelasnya.
Poin utama ketiga adalah mengenai sumber daya manusia yang merupakan kekuatan besar bangsa Indonesia. Presiden mengingatkan bahwa kekuatan besar tersebut tidak hanya harus unggul dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas, baik dari segi fisik maupun dari segi keterampilan, karakter, kedisiplinan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Korea Selatan, misalnya, berhasil keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dalam waktu delapan tahun”, ungkap Jokowi lagi.
