Pekanbaru (LA) – Dalam rangka mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan, kemandirian finansial daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi syarat mutlak. Menyadari urgensi tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru terus melakukan manuver dan inovasi cerdas demi meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Kali ini, sebuah langkah kolaboratif yang strategis dan merakyat resmi diluncurkan dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan yang memiliki jaring kuat hingga ke akar rumput, yakni Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Pekanbaru.
Sinergi apik ini bukanlah tanpa alasan. Program ini merupakan pengejawantahan dari gagasan cemerlang Ketua TP-PKK Kota Pekanbaru, Ibu Hj. Sulastri A, S.Sos., M.H., yang melihat potensi besar para kader perempuan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Melalui kolaborasi ini, Bapenda mendelegasikan tugas vital kepada kader PKK untuk melaksanakan sosialisasi, pendataan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sekaligus mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) secara door-to-door ke rumah-rumah warga.
Sebagai wujud implementasi awal dari program jemput bola ini, Bapenda menetapkan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan V sebagai sasaran pertama. Wilayah yang menjadi pilot project ini mencakup dua kecamatan dengan demografi yang cukup padat, yaitu Kecamatan Bina Widya dan Kecamatan Tuah Madani.
Kegiatan kick-off penyerahan SPPT PBB-P2 kepada perwakilan kader PKK dari kedua wilayah tersebut sukses digelar pada Kamis (07/05/2026). Momentum penting ini dibuka langsung oleh Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Bapak T. Denny Muharpan, SH., MH. Turut hadir membersamai dalam acara tersebut para pemangku kepentingan tingkat kewilayahan dan struktural, di antaranya Camat Tuah Madani, Bapak Farid Irwan Maulana, S.IP., M.IP., Kepala Bidang Pajak Daerah I, Ibu Inang Tati Dewi, S.Sos., M.Si., Kepala UPT Pendapatan V, Ibu Athie Fariza, SM., MM., serta Kepala Tata Usaha, Bapak Marajoki Harahap, S.Kom., M.Kom.
Pelibatan kaum ibu yang tergabung dalam PKK diyakini sebagai pendekatan paling persuasif dan membumi. Kader PKK di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki ikatan emosional dan daya pengaruh (power) yang sangat besar di tengah struktur sosial masyarakat. Mereka tidak sekadar bertugas layaknya kurir yang mengantar lembar SPPT PBB-P2 agar cepat sampai ke tangan Wajib Pajak, namun juga memikul misi penting untuk melakukan pendataan aset kendaraan bermotor (PKB). Pendataan ganda ini dirancang agar basis data Wajib Pajak menjadi selaras, sehingga potensi kebocoran penerimaan dari sektor PBB-P2 maupun Opsen PKB dapat diminimalisasi secara efektif.
Hal yang paling menarik dan patut diapresiasi dari terobosan Bapenda Kota Pekanbaru ini adalah integrasi teknologi di dalamnya. Para kader PKK di Kecamatan Bina Widya dan Tuah Madani tidak dibiarkan bekerja secara manual semata. Mereka telah mendapatkan pembekalan khusus untuk mengoperasikan platform digital bernama Aplikasi Asiap. Sistem digital inovatif yang dikembangkan Bapenda ini memungkinkan proses pelacakan dan pengawasan (monitoring) distribusi SPPT PBB-P2 dapat dipantau secara real-time. Dengan adanya aplikasi Asiap, pemerintah dapat memastikan bahwa surat tagihan pajak tidak salah sasaran dan benar-benar tersampaikan dengan akurat.
Bapak T. Denny Muharpan, SH., MH., menegaskan bahwa penyampaian SPPT yang tepat sasaran memang membutuhkan kolaborasi solid antara pemerintah dan elemen masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan keluarga. Dengan sentuhan komunikasi yang humanis dari ibu-ibu PKK, masyarakat tidak lagi merasa kaku dalam menerima informasi perpajakan, melainkan justru teredukasi mengenai pentingnya kontribusi retribusi mereka demi kemajuan Kota Pekanbaru.
Ke depannya, Bapenda Kota Pekanbaru memproyeksikan kolaborasi positif ini tidak hanya berhenti di UPT Pendapatan V, melainkan dapat direplikasi dan diekspansi secara masif ke seluruh kecamatan di Kota Pekanbaru. Melalui kualitas literasi dan edukasi pajak yang terus ditingkatkan secara bersama-sama, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang abai akan kewajibannya, karena setiap rupiah pajak yang disetorkan adalah investasi langsung bagi kesejahteraan warga dan kemajuan infrastruktur Kota Pekanbaru tercinta. (RR21)
