Jakarta, Literasiaktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (31/5).
Kegiatan PAKU Integritas batch 3 untuk Tahun 2023 ini diikuti oleh Kementerian BUMN sebagai kementerian/lembaga ketiga dari enam kementerian/lembaga peserta PAKU 2023.
Pada kegiatan Executive Briefing PAKU Integritas, hadir Wakil menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansyuri, Sekretaris Menteri BUMN Rabin Indrajad Hattari, serta Jajaran Struktural Eselon I Kementerian BUMN.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam sambutannya menyampaikan, kerawanan tindak pidana korupsi muncul sebab lemahnya suatu sistem.
Melalui kegiatan PAKU Integritas, KPK melakukan perbaikan dan penguatan terhadap nilai-nilai integritas bagi para penyelenggara negara dengan berbagai dukungan yang memadai dari lingkungan sekitar.
Menurutnya, secara umum tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara negara merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang diberikan masyarakat.
Karenanya, Tanak menegaskan, penyelenggara negara diharapkan bisa menjaga amanah yang telah dititipkan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya.
“Melalui kegiatan ini, KPK mencoba memberikan ruang dengan tujuan berbagi informasi terkini untuk meningkatkan dan menguatkan komitmen integritas antikorupsi dalam konteks pendidikan dan pencegahan.
Dengan harapan, kedepannya para peserta kegiatan ini dapat mengimplementasikan pembekalan ini dalam tugas atau dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Tanak.
Lebih lanjut Tanak menambahkan, kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari tugas KPK yang diamanatkan undang-undang, yaitu untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar tidak terjadi korupsi.
Membangun integritas, merupakan salah satu upaya mencegah korupsi dengan memberikan pemahaman antikorupsi kepada penyelenggara negara di pemerintahan.
“Saya berharap, pertemuan ini dalam upaya pencegahan korupsi dapat direnungkan. Kemudian berpikir jauh kedepan, berdoa dan saling mendoakan, serta saling mengingatkan supaya tidak melakukan tindak pidana korupsi,” kata Tanak.
Sebelumnya, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana menyampaikan, KPK berharap jajaran Kementerian BUMN dan keluarga dapat menjadi benteng dalam melaksanakan tugas sebagai pembuat kebijakan strategis di lingkungan Kementerian BUMN.
Untuk itu program ini melibatkan pasangan penyelenggara negara, dengan harapan keluarga juga berperan dalam mencegah pasangan melakukan tindak pidana korupsi.
Selain itu, menurut Wawan, berdasarkan hasil kajian KPK, bahwa pencegahan berbasis keluarga dinilai lebih efektif dilakukan.
Untuk itu, harus dilakukan peningkatan peran serta keluarga dalam hal ini pasangan dari penyelenggara negara dalam upaya pencegahan korupsi.
Wakil menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansyuri juga menyampaikan, tujuan negara tidak akan bisa dicapai jika masyarakatnya masih ada yang korupsi.
Karenanya, menurut Pahala pentingnya upaya pencegahan dan membangun integritas sebagai benteng individu di Kementerian BUMN dalam pelaksanaan tugas, serta berharap KPK untuk terus mengawasi dan melakukan pendampingan.
“Kami berharap, melalui kegiatan ini dapat membangun karakter di Kementerian BUMN yang berintegritas dan menjadi teladan dalam menjalankan peran dan tugasnya, sehingga bisa menjauhkan diri dari perilaku koruptif,” jelas Pahala.
Sumber : KPK
