JAKARTA — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Kabupaten Siak di tingkat nasional. Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, S.AP., M.Si., resmi menerima penghargaan bergengsi Grand Award BAZNAS RI 2026 di Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia menjadi satu-satunya kepala daerah asal Provinsi Riau yang berhasil meraih apresiasi atas dedikasinya dalam mengoptimalkan tata kelola zakat di daerah.
Penghargaan tingkat nasional ini hanya diberikan kepada 15 kepala daerah se-Indonesia, yang terdiri dari lima gubernur, lima wali kota, dan lima bupati. Dalam kategori Bupati Pendukung Zakat Terbaik, Bupati Afni bersanding dengan empat kepala daerah lainnya, yakni dari Gresik, Sumedang, Banyumas, dan Barru.
Ajang ini merupakan wujud apresiasi BAZNAS pusat terhadap sinergi pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Bupati Afni mendedikasikan piala tersebut kepada seluruh masyarakat yang telah menunaikan zakatnya (muzaki) serta jajaran pengurus BAZNAS Siak.
“Penghargaan ini sejatinya adalah milik seluruh muzaki. Kami terus mendorong agar para penerima zakat (mustahik) bisa produktif dan mandiri, sehingga kelak mereka bisa naik kelas menjadi muzaki,” ujar Bupati Afni usai menerima penghargaan tersebut.
Di tengah momentum penganugerahan itu, Bupati Afni juga memanfaatkan kesempatannya untuk menyuarakan keresahan daerah terkait kebijakan pusat. Ia meminta Kementerian Koperasi dan Kementerian Keuangan untuk mengkaji ulang wacana pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurut orang nomor satu di Negeri Istana tersebut, kebijakan penggajian lewat koperasi desa bisa berdampak fatal terhadap ekosistem pengumpulan zakat di daerah yang saat ini sudah tertata dengan baik melalui sistem pemotongan otomatis (payroll).
Di Kabupaten Siak, potensi zakat profesi ASN sebesar 2,5 persen yang dikumpulkan melalui BAZNAS bisa menembus angka Rp12 miliar hingga Rp13 miliar. Meskipun saat ini 55 persen target pengumpulan zakat di Siak (sekitar Rp26-28 miliar) tidak lagi bergantung pada ASN, perubahan sistem ini dikhawatirkan merusak tatanan penyaluran zakat yang sudah sesuai syariat.
“Jika penyaluran gaji dan zakat lewat Koperasi Desa, siapa yang akan mengurus delapan golongan penerima zakat (asnaf) hingga ke dusun-dusun? Apakah manajer koperasi memahami aturan fikih pembagian zakat sesuai kaidah Islam? Kami meminta BAZNAS RI segera menyampaikan hal ini kepada pihak terkait,” tegas Afni.
Sebagai langkah ke depan, Bupati Afni menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak tidak akan berpuas diri. Setelah sukses mengelola zakat ASN, pihaknya kini menargetkan optimalisasi zakat dari sektor swasta.
“Kami berkomitmen agar perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di Siak juga menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Hakikatnya, di mana mendapat rezeki, maka di situlah kita menunaikan zakat,” tutupnya. (***)
