Nunukan, Kaltara (L.A) — Kondisi drainase di ruas jalan nasional Malinau–Krayan menuai sorotan tajam dari masyarakat perbatasan. Warga menilai pekerjaan proyek yang bersumber dari anggaran Kementerian PUPR tersebut diduga dikerjakan secara asal-asalan dan tidak memperhatikan aspek keselamatan konstruksi di lapangan. Jumat (08/05/26).
Sorotan itu muncul setelah warga menemukan sejumlah titik drainase yang berada sangat dekat dengan bibir jurang di kawasan Kampung Semamu 1 dan Semamu 2. Bahkan jarak antara drainase dan tebing curam diperkirakan hanya sekitar satu meter tanpa adanya pengaman tebing maupun penahan longsor yang memadai.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat karena jalur Malinau–Krayan dikenal sebagai akses ekstrem di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia dengan karakter medan pegunungan dan curah hujan tinggi.
Warga menilai pekerjaan drainase semestinya dibangun dengan perencanaan matang, terutama pada titik rawan longsor, mengingat jalan tersebut menjadi jalur utama masyarakat pedalaman serta kendaraan logistik menuju wilayah Krayan.
“Kalau hujan deras dan terjadi longsor, ini sangat rawan ambruk. Drainase seperti dipasang asal jadi tanpa mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan,” ungkap salah seorang warga Krayan.
Masyarakat juga mempertanyakan kualitas pengawasan proyek karena pekerjaan tersebut merupakan bagian dari pembangunan jalan nasional yang telah menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar selama bertahun-tahun.
Berdasarkan informasi masyarakat, pembangunan jalan poros Malinau–Krayan disebut telah menyerap anggaran hingga triliunan rupiah, namun kondisi di lapangan dinilai masih jauh dari harapan masyarakat perbatasan.
Selain drainase yang dinilai tidak layak, warga juga menyoroti minimnya pengamanan lereng di sejumlah titik jalan yang berada di sisi jurang dan pegunungan curam.
Menurut warga, pembangunan infrastruktur di kawasan 3T (terdepan, terluar, tertinggal) seharusnya menjadi prioritas serius pemerintah pusat dengan mengedepankan kualitas dan keamanan, bukan sekadar mengejar penyelesaian proyek.
“Anggaran terus dikucurkan, tetapi kondisi jalan masih memprihatinkan. Jangan sampai masyarakat perbatasan hanya dijadikan objek proyek,” tegas warga lainnya.
Warga berharap pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Kementerian PUPR, hingga aparat pengawas internal pemerintah turun langsung melakukan evaluasi teknis terhadap pekerjaan drainase di jalur Malinau–Krayan.
Masyarakat juga meminta aparat penegak hukum melakukan pengawasan terhadap proyek strategis tersebut agar pembangunan jalan nasional benar-benar dikerjakan secara profesional, transparan, dan mengutamakan keselamatan masyarakat pengguna jalan.***
