Pekanbaru – Alokasi anggaran perjalanan dinas dalam kota pada BLUD Puskesmas Rawat Inap Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Tahun Anggaran 2026 senilai Rp483.700.000 menuai sorotan tajam dari Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia atau LPKKI, Fery Sibarani, S.H., M.H. Kecurigaan publik kian menguat lantaran manajemen puskesmas memilih bungkam saat dikonfirmasi oleh pihak redaksi.
Berdasarkan data resmi pengadaan Tahun Anggaran 2026, pagu Rp483,7 juta tersebut dipecah ke dalam 57 baris rincian identik yang seluruhnya hanya tertulis frasa umum perjalanan dinas dalam kota tanpa mencantumkan nama program maupun sasaran kegiatan. Bahkan, terdapat dua pos dengan lonjakan angka fantastis untuk mobilitas di dalam wilayah Kota Pekanbaru, yakni sebesar Rp100.800.000 dan Rp88.000.000.
Menanggapi temuan data resmi tersebut, Fery Sibarani menilai struktur anggaran itu sangat janggal dan patut dipertanyakan keabsahannya secara hukum.
“Kami mempertanyakan secara serius penggunaan anggaran perjalanan dinas dalam kota hampir setengah miliar rupiah di Puskesmas Tenayan Raya ini. Siapa saja petugas yang melakukan perjalanan dinas tersebut, ke mana saja lokasi tujuannya di dalam kota, dan mana bukti riil pelaksanaan kegiatannya?” tegas Fery, Sabtu, 21 November 2026.
Secara analisa hukum, Fery menegaskan bahwa pengaburan nama kegiatan pada dokumen perencanaan publik bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Lebih jauh, ia menyoroti aspek kepatuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 jo. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional. Dalam regulasi tersebut, belanja perjalanan dinas dalam kota diatur sangat ketat berdasarkan satuan orang per hari, di mana uang harian hanya dapat dibayarkan apabila penugasan dilakukan lebih dari delapan jam, sedangkan di bawah delapan jam hanya sebatas biaya transportasi lokal secara riil.
“Munculnya dua pos anggaran masing-masing Rp100,8 juta dan Rp88 juta tanpa kejelasan jumlah personel dan durasi waktu berpotensi mengarah pada dugaan penggelembungan anggaran atau mark-up hingga SPPD fiktif. Jika pencairannya tidak didukung Surat Tugas yang sah, lembar SPPD berstempel lokasi tujuan, serta laporan hasil kegiatan, maka hal itu berisiko menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” papar Fery.
Meski demikian, Fery menegaskan pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan belum menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi sebelum dilakukan audit resmi oleh aparat pengawas internal pemerintah. Ia mendesak Kepala BLUD Puskesmas RI Tenayan Raya selaku Kuasa Pengguna Anggaran agar bersikap kooperatif dan membuka dokumen pertanggungjawaban anggaran tersebut kepada publik maupun Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru.
Mengenai hal ini, awak Redaksi media Literasi Aktual telah melakukan konfirmasi tertulis melalui surat Redaksi nomor: 087/RED-LA/KONF/XI/2026 tertanggal 18 November 2026. Namun hingga masa deadline konfirmasi berkahir, Kepala BLUD Puskesmas Nel Afni Lahamid, SKM, M.KM. tidak merespon alias membisu. (RR21)














