BeritaPelalawanPemkab Pelalawan

DPW LSM PAKAR Riau Resmi Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Desa Ransang TA 2022–2025 ke Kejati Riau

Avatar
0
×

DPW LSM PAKAR Riau Resmi Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Desa Ransang TA 2022–2025 ke Kejati Riau

Sebarkan artikel ini

Pelalawan (LA) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat (LSM PAKAR) Provinsi Riau secara resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan kejanggalan pengelolaan Dana Desa Ransang, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Tahun Anggaran (TA) 2022–2025 kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Riau.
​Laporan pengaduan resmi bernomor 03.06/LSMPAKAR RIAU/XI/2026 tersebut ditujukan langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Cq. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, serta ditembuskan kepada Kapolda Riau dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam laporan tersebut, pihak terlapor adalah Kepala Desa Ransang Musliadi selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa pada periode tersebut.

​Koordinator Aksi DPW LSM PAKAR Provinsi Riau, Rhevo Randi, bersama Koordinator Lapangan, Fadhlan Husni, S.T., mengungkapkan bahwa pelaporan ini didasari oleh hasil penelusuran dokumen laporan realisasi APBDes serta pemantauan langsung di lapangan terhadap kucuran Dana Desa yang nilai akumulatifnya mencapai miliaran rupiah.

​Empat Poin Krusial Dugaan Penyimpangan
​Berdasarkan data investigasi yang dilampirkan dalam laporan aduan, LSM PAKAR menyoroti empat temuan utama yang dinilai janggal dan berpotensi merugikan keuangan negara:

​1. Pengadaan Jumbo Sektor Perikanan (TA 2023–2024): Adanya alokasi anggaran sebesar Rp501.000.000 pada TA 2023 untuk program pembangunan/rehabilitasi karamba atau kolam perikanan darat (180 unit), yang kembali diikuti dengan anggaran bantuan pakan ikan senilai Rp185.400.000 pada TA 2024. LSM PAKAR menilai efektivitas dan wujud fisik pemanfaatan dana ratusan juta rupiah tersebut perlu diuji secara hukum.

​2. Pola Pemecahan Paket Proyek Infrastruktur (TA 2022–2024): Ditemukan penganggaran proyek fisik berulang setiap tahun, seperti semenisasi gang kecil, pengerasan jalan desa, hingga pembangunan turap dan box culvert secara terpecah dengan nilai ratusan juta rupiah. Pola pemecahan paket ini patut diduga sebagai upaya menghindari mekanisme lelang terbuka serta rawan pengurangan volume maupun spesifikasi teknis di lapangan.

​3. Pengadaan Ambulans Desa (TA 2022): Realisasi anggaran sebesar Rp258.800.000 untuk pengadaan satu unit ambulans desa pada TA 2022 yang dinilai perlu diverifikasi kesesuaian harga pembelian riilnya dengan spesifikasi kendaraan di lapangan.

​4. Pos Operasional dan Kegiatan Seremonial: Anggaran rutin untuk kegiatan operasional, koordinasi, dan seremonial desa yang dinilai minim transparansi dan akuntabilitas bukti pertanggungjawabannya.

​Desakan Audit Investigatif dan Pemeriksaan
​Mengacu pada UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Peran Serta Masyarakat, DPW LSM PAKAR Riau mendesak Kejati Riau untuk segera bertindak tegas.

​”Kami meminta Kejati Riau segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Ransang beserta perangkat desa dan pihak ketiga terkait. Selain itu, kami mendesak diterbitkannya surat perintah penyelidikan guna menurunkan tim audit investigatif ke lapangan untuk mengecek fisik proyek dan dokumen SPJ, serta menghitung potensi kerugian keuangan negara,” tegas perwakilan DPW LSM PAKAR Riau dalam keterangannya.

Tinggalkan Balasan