BeritaHukrimPeristiwaRiau

DUGAAN PENCEMARAN DAN HILANGNYA SEGEL DLHK JADI SOROTAN, LSM PAKAR: JANGAN ADA YANG KEBAL HUKUM!

Avatar
0
×

DUGAAN PENCEMARAN DAN HILANGNYA SEGEL DLHK JADI SOROTAN, LSM PAKAR: JANGAN ADA YANG KEBAL HUKUM!

Sebarkan artikel ini

PEKANBARU (LA) – Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat (LSM PAKAR) Provinsi Riau menyoroti serius dugaan pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan aktivitas operasional PT Rambah Sawit Mandiri (PT RSM) di Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil penelusuran yang menjadi perhatian LSM PAKAR, terdapat sejumlah persoalan serius yang diduga berkaitan dengan pengelolaan limbah perusahaan, khususnya terhadap aliran sungai di sekitar wilayah operasional pabrik. Masyarakat mengeluhkan kondisi aliran sungai yang diduga mengalami pencemaran berat.

Beberapa aliran sungai yang menjadi sorotan di antaranya anak Sungai Empang Sibaro, Sungai Titian Urek, dan Sungai Dua. Air sungai dilaporkan berubah menjadi hitam pekat, mengeluarkan bau menyengat, bahkan diduga menyebabkan kematian ikan dan biota sungai yang selama ini menjadi bagian dari sumber penghidupan masyarakat.

Persoalan ini semakin menjadi perhatian ketika muncul dugaan hilangnya segel resmi pemerintah yang sebelumnya dipasang oleh tim Pengawas Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum (Gakkum) DLHK Provinsi Riau.

Berdasarkan kronologi dalam surat pemberitahuan aksi LSM PAKAR, pada 4 Juni 2025 tim DLHK Provinsi Riau telah turun ke lokasi untuk mengambil sampel limbah dan memasang garis pembatas serta spanduk penyegelan pada area Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) PT RSM. Namun, sehari setelahnya, tepatnya 5 Juni 2025, spanduk penyegelan tersebut dilaporkan hilang dari lokasi, sementara aktivitas operasional pabrik disebut tetap berjalan.

Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya segel resmi pemerintah tersebut? Mengapa persoalan ini belum mendapatkan kejelasan yang transparan kepada publik?

LSM PAKAR menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai permasalahan biasa. Jika benar terjadi pencemaran lingkungan dan terdapat tindakan sengaja merusak atau menghilangkan segel resmi pemerintah, maka persoalan tersebut harus diusut secara serius oleh aparat penegak hukum

“Kami mempertanyakan keseriusan pengawasan dan penegakan hukum terhadap persoalan ini. Jangan sampai masyarakat kehilangan hak atas air bersih, ekosistem sungai rusak, sementara persoalan penyegelan yang dilakukan pemerintah justru tidak mendapatkan kejelasan. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi,” tegas LSM PAKAR.

LSM PAKAR juga menyoroti belum adanya keterbukaan informasi secara menyeluruh kepada publik terkait hasil pengujian laboratorium sampel air limbah serta perkembangan penanganan dugaan pelanggaran lingkungan tersebut.

Menurut LSM PAKAR, perusahaan yang menjalankan aktivitas industri wajib bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Tidak boleh ada pembiaran apabila ditemukan pelanggaran yang merugikan masyarakat maupun merusak ekosistem.

LSM PAKAR menegaskan, apabila hasil pemeriksaan dan proses hukum membuktikan adanya pelanggaran, pemerintah harus berani menjatuhkan sanksi tegas, termasuk pembekuan izin, penghentian operasional hingga pencabutan izin dan penutupan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak yang terbukti bertanggung jawab juga harus diproses secara hukum dan dikenakan sanksi pidana maupun denda sesuai aturan yang berlaku.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan tersebut, LSM PAKAR Provinsi Riau menyatakan akan turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk desakan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar segera mengambil langkah konkret terhadap dugaan pencemaran lingkungan serta persoalan hilangnya segel resmi DLHK Provinsi Riau.

LSM PAKAR menegaskan bahwa perjuangan ini bukan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan bahwa setiap aktivitas usaha berjalan sesuai hukum dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

“Jangan sampai sungai masyarakat menjadi korban, ikan-ikan mati, sumber air bersih rusak, sementara penegakan hukum berjalan tanpa kepastian. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada tindakan nyata. Jika terbukti melanggar, jangan hanya memberikan teguran, tegakkan hukum dan tutup perusahaannya!”

 

LSM PAKAR PROVINSI RIAU

Kontrol Sosial, Bela Rakyat, dan Jaga Lingkungan.

Tinggalkan Balasan