BeritaKamparPekanbaruPeristiwa

LSM PAKAR SOROT DUGAAN KERUSAKAN SEMPADAN SUNGAI DI WILAYAH OPERASIONAL PT PEPUTRA MAHA RAYA

Avatar
0
×

LSM PAKAR SOROT DUGAAN KERUSAKAN SEMPADAN SUNGAI DI WILAYAH OPERASIONAL PT PEPUTRA MAHA RAYA

Sebarkan artikel ini

 PEKANBARU (LA) – Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat (LSM PAKAR) Provinsi Riau menyoroti dugaan persoalan lingkungan hidup di wilayah operasional PT Peputra Maha Raya, tepatnya di Desa Baru/Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Sorotan tersebut muncul setelah LSM PAKAR melakukan investigasi dan dokumentasi lapangan. Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan kondisi tebing sungai yang mengalami abrasi dan longsor, termasuk keberadaan tanaman kelapa sawit di sekitar bibir tebing sungai.

Selain itu, LSM PAKAR juga menyoroti dugaan perubahan fungsi kawasan rawa dan jalur aliran air di sekitar wilayah perkebunan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah maupun instansi berwenang.

Koordinator Umum LSM PAKAR, Rismando Angga, S.Kom., menilai persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Sebab, keberadaan sempadan sungai memiliki fungsi ekologis penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, kestabilan tebing, serta keberlangsungan ekosistem perairan.

“Persoalan lingkungan bukan hanya tentang aktivitas perusahaan, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas. Jika benar terdapat aktivitas perkebunan yang melanggar ketentuan sempadan sungai, maka hal tersebut harus ditindaklanjuti secara serius dan tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Menurut LSM PAKAR, dugaan persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk memastikan kesesuaian aktivitas perkebunan dengan ketentuan tata ruang, perizinan lingkungan, serta aturan perlindungan sempadan sungai.

LSM PAKAR juga mempertanyakan sejauh mana pengawasan yang telah dilakukan oleh instansi terkait terhadap aktivitas perusahaan tersebut. Jangan sampai persoalan yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan justru luput dari pengawasan.

“Kami ingin ada keterbukaan dan keseriusan dari seluruh pihak. Pemerintah melalui instansi teknis harus turun langsung melakukan pemeriksaan, bukan sekadar menunggu laporan atau membiarkan persoalan ini berlarut-larut,” lanjut Rismando.

LSM PAKAR menegaskan bahwa langkah yang dilakukan merupakan bentuk kontrol sosial terhadap aktivitas korporasi yang diduga berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan.

Pihaknya juga berharap manajemen PT Peputra Maha Raya dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi kawasan sempadan sungai dan pengelolaan lingkungan di wilayah operasional perusahaan.

“Jangan sampai kepentingan investasi mengabaikan kepentingan ekologis. Lingkungan adalah warisan bersama yang harus dijaga, bukan dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak,” tutupnya.

LSM PAKAR menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan, transparansi, dan tindak lanjut nyata dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

Tinggalkan Balasan