Malinau(L.A)– Sejumlah wali murid yang didampingi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Persada Ku terus mengawal persoalan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA di Kabupaten Malinau. Mereka menilai masih terdapat calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri meskipun berdomisili di sekitar sekolah tujuan.Senin(30/06/26)
Berdasarkan informasi yang dihimpun, hingga saat ini belum tercapai kesepakatan terkait penyelesaian persoalan tersebut. Dalam pembahasan sebelumnya, sejumlah alternatif yang disampaikan kepada wali murid meliputi mengikuti Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), menerima distribusi ke sekolah negeri lain yang lokasinya lebih jauh dari tempat tinggal, atau melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
Menurut para wali murid, ketiga alternatif tersebut masih menyisakan berbagai kendala. Program PJJ dinilai kurang efektif apabila dilaksanakan secara daring. Sementara itu, distribusi ke sekolah yang berjarak jauh dari tempat tinggal dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko keselamatan siswa selama perjalanan.
Di sisi lain, melanjutkan pendidikan di sekolah swasta juga menjadi beban bagi sebagian keluarga karena adanya biaya pendidikan yang harus ditanggung.
Dalam penyampaian aspirasinya, wali murid mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan skema pembiayaan bagi peserta didik yang harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
Selain itu, mereka juga berharap pelaksanaan PJJ dapat dilakukan secara tatap muka atau luring, serta ijazah diterbitkan oleh sekolah tempat siswa mengikuti proses pembelajaran di daerah masing-masing.
Sebelumnya, sejumlah wali murid yang didampingi Ketua Ormas Persada Ku, Mafrin, beserta jajaran organisasi telah melakukan audiensi dengan Bupati Malinau di Kantor Bupati Malinau untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan penerimaan peserta didik.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Bupati Malinau bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau guna mendengarkan berbagai masukan dan harapan masyarakat terkait akses pendidikan bagi calon siswa yang belum diterima di sekolah negeri.
Pada dokumentasi usai audiensi, tampak Bupati Malinau berfoto bersama perwakilan wali murid, Ketua Ormas Persada Ku Mafrin, pengurus Ormas Persada Ku, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau, termasuk seorang pejabat yang mengenakan pakaian dinas dan berdiri di sisi kanan Bupati.
Apabila belum diperoleh penyelesaian yang diharapkan, wali murid yang kembali didampingi Ketua Ormas Persada Ku, Mafrin, berencana melanjutkan perjuangan melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten Malinau.
Langkah tersebut ditempuh agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara langsung kepada para wakil rakyat sekaligus menjadi bahan pembahasan dalam mencari solusi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui upaya tersebut, wali murid berharap seluruh calon peserta didik dapat memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa terkendala keterbatasan daya tampung maupun kondisi ekonomi keluarga. Mereka juga berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian serta rasa keadilan bagi masyarakat.***
