Berau, Kaltim(L.A) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Forum Komunikasi Pegiat Wisata Maratua dan Derawan bersama Komisi II DPRD Kabupaten Berau dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah Senin(12/10/26)
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai persoalan mendasar yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata, infrastruktur, pelayanan publik, serta keberlangsungan usaha masyarakat lokal di kawasan Maratua, Derawan, Tanjung Batu, dan wilayah pesisir utara Kabupaten Berau.
RDP yang berlangsung di DPRD Kabupaten Berau tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau, yakni Rudi P. Mangunsong, S.H., Sakirman, A.Md., dan Abdul Waris, bersama sejumlah OPD terkait. Pertemuan ini juga dihadiri Camat Maratua, Camat Pulau Derawan, serta Kepala Kampung Derawan.
Komisi II DPRD Kabupaten Berau menyambut aspirasi yang disampaikan Forum Komunikasi Pegiat Wisata Maratua dan Derawan. Sejumlah OPD yang hadir juga memberikan tanggapan dan respons terhadap berbagai persoalan yang disampaikan, sehingga pembahasan tidak hanya berfokus pada permasalahan di lapangan, tetapi juga pada kebutuhan perbaikan dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi antara legislatif, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan kampung, serta pelaku wisata untuk menyimak, berbagi pandangan, dan membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di kawasan kepulauan dan pesisir Berau.
Forum Komunikasi Pegiat Wisata Maratua dan Derawan membawa 12 pokok aspirasi yang dinilai penting untuk mendapat perhatian bersama. Persoalan tersebut meliputi transparansi kebijakan BBM bersubsidi bagi pelaku transportasi speedboat, rencana pemanfaatan Dermaga Wika Teluk Harapan sebagai dermaga speedboat umum, penanganan abrasi pantai, hingga optimalisasi fasilitas embung air hujan di Payung-Payung dan Teluk Alulu.
Selain itu, forum menyoroti keterbatasan jaringan telekomunikasi dan titik blank spot di wilayah Maratua dan Derawan, kebutuhan dermaga resmi kapal barang dan sembako, serta pemeriksaan teknis Jembatan Lawang-Lawang.
Dalam sektor wisata bahari, pembahasan turut mencakup tata kelola kapal wisata dan Liveaboard (LOB), sinkronisasi regulasi pusat dan daerah, penyediaan buoy atau titik labuh, serta tindak lanjut persoalan lingkungan laut di Spot Barracuda, Teluk Alulu.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan kepastian pembangunan jaringan pipa PDAM Merancang–Tanjung Batu, optimalisasi Hyperbaric Chamber di Puskesmas Tanjung Batu, penanganan populasi anjing liar di Maratua dengan tetap memperhatikan perlindungan hewan, pengembangan SDM berkelanjutan bagi warga lokal melalui pelatihan dan sertifikasi guide, hingga penanganan bangunan bekas SD Negeri 01 Teluk Alulu yang mengalami kerusakan dan dikhawatirkan membahayakan warga sekitar.
Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur dasar, kepastian kebijakan, kualitas pelayanan publik, perlindungan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi pariwisata.
Komisi II DPRD Kabupaten Berau menyambut aspirasi tersebut sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dan pelaku wisata dalam menyampaikan kondisi riil di lapangan.
Respons dari OPD terkait juga menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi antara pemerintah, legislatif, pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, dan masyarakat yang selama ini berhadapan langsung dengan berbagai tantangan di kawasan wisata.
Meski demikian, forum tersebut juga menjadi pengingat bahwa persoalan yang telah disampaikan membutuhkan tindak lanjut yang jelas. Respons positif dalam forum perlu diikuti dengan kejelasan mengenai status penanganan, pembagian tanggung jawab, program yang dapat dilaksanakan, serta tahapan penyelesaian berdasarkan kewenangan masing-masing instansi.
Bagi pelaku wisata lokal, kepastian terhadap berbagai persoalan tersebut menjadi penting karena keberlanjutan pariwisata tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari kesiapan infrastruktur, kualitas pelayanan, perlindungan ekosistem laut, serta kemampuan masyarakat setempat untuk terlibat dan memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
RDP ini sekaligus menjadi PR bersama bagi DPRD Kabupaten Berau, pemerintah daerah, OPD terkait, pemerintah kecamatan dan kampung, serta para pelaku wisata. Sinergi antarpihak diperlukan agar persoalan yang telah dibahas tidak berhenti sebagai catatan rapat, melainkan menjadi dasar evaluasi dan perbaikan sektor pariwisata di Maratua, Derawan, Tanjung Batu, dan wilayah pesisir utara Berau.
Forum Komunikasi Pegiat Wisata Maratua dan Derawan berharap komunikasi yang telah terbangun melalui RDP tersebut dapat terus berlanjut dalam proses pengawasan dan tindak lanjut.
Dengan demikian, aspirasi masyarakat dan pelaku usaha lokal dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam penyusunan kebijakan serta pengembangan pariwisata Kabupaten Berau yang lebih tertata, inklusif, dan berkelanjutan.***
