Bulungan, Kalimantan Utara(L.A) — Aktivitas operasional Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIPI) terdampak aksi damai yang dilakukan sekitar 100 orang warga pada Kamis, 3 September 2026. Massa menutup akses jalan poros yang menghubungkan kawasan pabrik aluminium dengan pelabuhan ekspor KIPI.
Penutupan akses tersebut menyebabkan aktivitas mobilitas di jalur utama kawasan industri itu terhenti selama kurang lebih tiga jam.
Aksi lanjutan ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap pihak KIPI yang dinilai belum memberikan respons terhadap berbagai persoalan dan tuntutan yang telah disampaikan dalam aksi sebelumnya pada 26 Agustus 2026.
Sejumlah persoalan menjadi sorotan dalam aksi tersebut, di antaranya dugaan perampasan lahan, persoalan ketenagakerjaan, serta isu lingkungan yang dinilai berdampak terhadap masyarakat di sekitar kawasan industri.
Massa aksi berasal dari sejumlah wilayah, yakni Karang Tigau, Mangkupadi, Kampung Baru, Tanah Kuning, dan Binai. Warga yang mengikuti aksi menyatakan merasa dirugikan oleh keberadaan maupun aktivitas KIPI dan meminta adanya penyelesaian terhadap persoalan yang mereka sampaikan.
Dalam aksi tersebut, warga mendapat pendampingan dari DPP Persatuan Pemuda Adat Daerah Kalimantan Utara (PERSADAKU) yang diketuai Marfi, dengan Suhamdi sebagai koordinator lapangan.
Setelah berlangsung sekitar tiga jam, massa akhirnya membuka kembali akses jalan setelah pihak keamanan meminta agar jalur tersebut dibuka. Pihak keamanan juga menyampaikan akan berupaya mengundang pihak KIPI untuk melakukan pertemuan bersama warga yang terdampak.
Pembukaan akses tersebut menjadi langkah sementara untuk memberikan ruang bagi upaya dialog antara masyarakat dan pihak KIPI.
Namun, massa menyatakan aksi akan kembali dilanjutkan dengan jumlah peserta yang lebih besar apabila pihak KIPI tidak memberikan tanggapan terhadap berbagai tuntutan warga.
Aksi ini menjadi perhatian seiring dengan mulai beroperasinya fasilitas produksi aluminium di KIPI. Saat ini, produk aluminium dari kawasan tersebut mulai diproduksi dan kegiatan ekspor dilakukan melalui pelabuhan yang berada di kawasan industri KIPI.
Warga berharap persoalan yang mereka sampaikan dapat memperoleh respons dan penyelesaian secara terbuka melalui dialog antara masyarakat terdampak dan pihak KIPI.***
