Samarinda(L.A)— Badan Pusat Statistik mencatat Kalimantan Timur semakin menjadi magnet pendatang di tengah pesatnya pembangunan kawasan industri, investasi energi, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, sekitar 29 hingga 30 dari setiap 100 penduduk Kalimantan Timur diketahui lahir di luar provinsi tersebut. Data itu menunjukkan tingginya arus migrasi masuk ke Kaltim dalam beberapa tahun terakhir.
Jumlah penduduk Kalimantan Timur saat ini tercatat mencapai 4,05 juta jiwa. Angka tersebut mengalami kenaikan signifikan dibanding hasil Sensus Penduduk 2010 yang hanya berada di angka 3,02 juta jiwa.
Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, Mas’ud Rifai, menyebut tingginya angka migrasi menjadi salah satu ciri utama dinamika kependudukan di Kalimantan Timur.
“Mobilitas penduduk di Kalimantan Timur cukup tinggi, terutama karena faktor ekonomi, industri, dan pembangunan kawasan strategis nasional,” ujarnya.
Meski jumlah penduduk terus bertambah, laju pertumbuhan penduduk Kaltim dalam lima tahun terakhir tercatat melambat menjadi 1,52 persen per tahun.
Di sisi lain, struktur penduduk usia produktif masih mendominasi. Rasio ketergantungan Kalimantan Timur berada di angka 40,19 persen. Artinya, setiap 100 penduduk usia kerja menopang sekitar 40 penduduk usia nonproduktif.
Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi daerah dengan rasio ketergantungan terendah, yakni 29,92 persen. Wilayah tersebut juga dikenal sebagai salah satu kawasan penyangga utama pembangunan IKN.
Sementara itu, Mahakam Ulu mencatat rasio ketergantungan tertinggi sebesar 42,47 persen.
Selain mencatat tingginya mobilitas penduduk, SUPAS 2025 juga merekam angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) Kalimantan Timur sebesar 2,09. Sedangkan angka kematian bayi tercatat 13,47 per 1.000 kelahiran hidup.
Kondisi tersebut menunjukkan Kalimantan Timur tengah menghadapi perubahan demografi yang signifikan seiring percepatan pembangunan wilayah dan meningkatnya daya tarik ekonomi daerah.
Pemerintah dinilai perlu memastikan kesiapan infrastruktur, pelayanan publik, lapangan kerja, hingga tata ruang agar pertumbuhan penduduk tetap berjalan seimbang dan berkelanjutan.***
