Bulungan.Kaltara(LA) — Langit sore yang mendung seakan ikut menyimak ketika suara lantang Joko Supriyadi menggema dari atas panggung rakyat. Bukan panggung megah berhiaskan lampu sorot dan protokoler. Panggung itu sederhana, dibangun dari papan seadanya, tapi dari situlah gema perlawanan memancar.
Joko Supriyadi, aktivis akar rumput yang dikenal sebagai “Belalang Buana”julukan bagi mereka yang telah menapaki berbagai penjuru negerikembali berdiri, bukan sebagai pejabat atau elite, tapi sebagai anak kandung tanah ini. Ia telah menyaksikan langsung penderitaan dari kampung ke kota, dari gunung ke pesisir. Ia menyimpan luka, menyuarakan harapan, dan menyulut keberanian.
Kini, sebagai Ketua Forum Intelektual Kaltara, Joko mengajak rakyat untuk bangkit. “Buruh tidak bisa jalan sendiri. Petani tidak bisa berjuang sendiri. Mahasiswa tidak bisa berteriak sendiri. Perempuan, komunitas adat, rakyat miskin kota semua harus menyatu dalam satu barisan perlawanan!” serunya lantang.
“Kenapa harus kolaborasi?” tanyanya, lalu dijawab sendiri dengan keyakinan membara. “Karena yang berjalan sendiri akan jatuh sendiri. Tapi yang bergerak bersama, akan menciptakan gelombang perlawanan yang tak bisa dibendung!”
Di hadapannya berdiri para buruh yang wajahnya berdebu, para petani dengan tangan keras dan pecah-pecah, mahasiswa yang datang membawa semangat perubahan, dan ibu-ibu yang menggandeng anak-anak mereka. Mereka berkumpul bukan hanya untuk mendengar, tapi karena mereka telah muak dengan janji kosong dan penindasan yang tak kunjung usai.
“Kita ini korban dari pembangunan yang timpang!” pekik Joko. “Tambang batubara mengoyak perut bumi, sawit menggusur ladang, hutan lindung yang dulu jadi paru-paru kini jadi lahan korporasi, dan minyak serta gas disedot tanpa ampun. Tapi kita? Putra daerah hanya mendapat 0,1 persen! Bahkan itu pun hanya dalam bentuk debu jalan dan baliho ucapan terima kasih!”
Suasana hening sejenak. Bukan karena tidak paham, tapi karena semua merasa tertampar. Warga tahu benar kenyataan itu: kekayaan alam habis dikuras, tapi rakyat tetap hidup dengan gaji pas-pasan, jalan rusak, sekolah ambruk, dan harga kebutuhan melonjak tanpa kendali.
“Lihat pajak,” lanjutnya, “Katanya negara kebanjiran pendapatan. Tapi pembangunan lambat. Rumah sakit kekurangan tenaga, sekolah kekurangan guru, dan rakyat hanya jadi objek tagihan! Pemerintah bukannya memberi, malah sibuk mengetuk sektor pajak baru. Mereka menagih ke rakyat, tapi kontribusi baliknya? Nol besar!”
Tepuk tangan meledak. “Setuju!” teriak seseorang dari tengah kerumunan. Ada yang menangis. Ada yang mengepalkan tangan. Dan ada pula yang hanya menunduk, menahan rasa marah yang selama ini tak tersalurkan.
“Dan lihat tanah-tanah tani kita,” kata Joko, kini suaranya semakin berat. “Atas nama negara, ladang-ladang disita. Atas nama investasi, rakyat diusir dari tanahnya sendiri! Padahal itu bukan cuma lahan, itu harga diri! Itu warisan dari leluhur yang kini dirampas demi pabrik dan kepentingan elit!”
Joko pun menggugah kesadaran yang lebih dalam: “Kalau kita diam, anak cucu kita tidak akan kenal hutan. Mereka tidak akan tahu apa itu pohon asli kampung. Mereka tidak akan punya tanah, dan tidak akan pernah tahu rasa keadilan!”
Lalu dengan suara keras penuh semangat, ia berteriak: “Jangan takut mengkritik!” Ia menatap kerumunan, penuh api dalam mata. “Kritik bukan kejahatan! Kritik adalah cahaya! Tanda bahwa rakyat masih hidup, bahwa kita belum menyerah! Jangan mau dibungkam! Jangan mau dijinakkan oleh janji-janji palsu yang basi!”
Di tengah gemuruh tepuk tangan, Joko menyampaikan pesan penutup yang tak bisa dilupakan: “Melawan bukanlah kebencian. Melawan adalah bentuk tertinggi dari cinta. Dan cinta sejati bukan diam, tapi bertindak. Kolaborasi bukan pilihan, tapi keharusan. Dan kritik bukan sekadar suara, tapi tonggak sejarah untuk masa depan!”
Ia tidak menawarkan kekuasaan. Ia tidak menjual mimpi instan. Tapi ia menyulut kesadaran bahwa negeri ini bukan milik segelintir elit atau korporasi, tapi milik semua rakyat yang selama ini diam, dipinggirkan, dan dijadikan obyek eksploitasi.
Sebelum turun dari podium, dengan nada pelan namun menusuk, ia berkata:
“Kita ini satu luka, satu suara, satu perlawanan. Saatnya kita tulis ulang sejarah kita sendiri bukan dengan pena para penguasa, tapi dengan langkah kaki kita sendiri!”
Mari kita melihat pion sejarah Kemerdekaan yang Masih Tertunda, Kita Merdeka Secara Politik, Tapi Dijajah Secara Ekonomi
Saudara-saudara s
Hari ini kita berdiri di atas tanah yang katanya sudah merdeka.
17 Agustus 1945 kita proklamasikan kemerdekaan,
Bung Karno dan Bung Hatta menyatakan Indonesia bebas dari penjajahan asing.
Tapi mari kita renungkan bersama:
Benarkah kita benar-benar merdeka?
Secara politik, kita punya bendera.
Punya presiden.
Punya parlemen.
Punya lagu kebangsaan.
Tapi apakah rakyat sudah benar-benar berdaulat atas tanahnya, hutannya, lautnya, dan hidupnya sendiri?
Lihatlah kenyataan hari ini.
Kekayaan alam kita batu bara, sawit, gas, minyak siapa yang menguasai?
Rakyat? Tidak.
Negara? Tidak sepenuhnya.
Yang menguasai adalah korporasi besar, asing maupun domestik, yang bekerja sama dengan elit-elit penguasa.
Mereka ambil hasil bumi, sedot kekayaan tanah air,
lalu rakyat hanya jadi kuli di tanah sendiri.
Itulah wajah penjajahan modern: kapitalisme.
Ia tidak datang dengan senjata dan serdadu,
tapi dengan perjanjian investasi dan pasal-pasal perizinan.
Ia tidak menjajah lewat VOC,
tapi lewat kontrak tambang dan konsesi lahan ribuan hektar.
Dulu Belanda menjajah kita 350 tahun.
Tapi hari ini kita dijajah oleh sistem yang lebih licik, lebih rapi, dan lebih menyakitkan.
Dijajah oleh segelintir elite yang menyandera negara ini demi keuntungan pribadi.
Apa gunanya merdeka kalau petani tak punya tanah?
Apa gunanya merdeka kalau buruh hanya dibayar upah minimum tapi harga sembako terus naik?
Apa gunanya merdeka kalau rakyat diusir demi pembangunan jalan tol dan pabrik sawit?
Apa gunanya merdeka kalau mahasiswa takut bicara, kalau aktivis dibungkam?
Kemerdekaan sejati bukan hanya lepas dari penjajah asing,
tapi juga lepas dari penindasan ekonomi dan ketimpangan sosial.
Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyat bisa makan dari hasil kerja sendiri,
bisa sekolah tanpa harus menjual tanah warisan,
bisa hidup tanpa takut digusur.
Hari ini, kita tidak sedang memperingati kemerdekaan dengan kembang api,
tapi dengan kesadaran bahwa perjuangan belum selesai.
Kita harus merdeka secara ekonomi.
Merdeka secara budaya.
Merdeka dari cengkeraman sistem kapitalisme yang menindas rakyat kecil dan memperkaya elite segelintir orang.
Jangan mau dibungkam.
Jangan takut mengkritik.
Jangan lupa sejarah bangsa ini lahir dari perlawanan, bukan kepatuhan.
Mari kita teruskan semangat para pejuang kemerdekaan.
Tapi kali ini bukan melawan Belanda atau Jepang,
melainkan melawan sistem yang menindas dari dalam:
kapitalisme, oligarki, dan rezim yang memihak pemilik modal.
Kemerdekaan bukan hadiah.
Ia adalah hasil perjuangan dan darah.
Dan kalau hari ini kemerdekaan belum terasa di perut rakyat,
maka perjuangan belum boleh berhenti!
Editor : Teguh S.H
