Jakarta, (LA) – Gubernur Riau, Abdul Wahid, bersama para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta, Selasa (6/5/2025). Rombongan ini disambut langsung oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dalam pertemuan penting yang membahas konektivitas dan infrastruktur transportasi di Riau.
Posisi Strategis Riau, Tapi Minim Konektivitas
Dalam pemaparannya, Wahid menegaskan bahwa Riau memiliki posisi geografis yang sangat strategis, terletak di jantung Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka—salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Potensi wilayah ini diperkuat oleh kekayaan sumber daya alam seperti migas, kelapa sawit, karet, kelapa, dan sagu.
Namun, konektivitas antarwilayah masih menjadi kendala besar. “Kami memerlukan dukungan penuh dari sektor perhubungan untuk mempercepat pembangunan ekonomi,” ujar Wahid.
Usulan Relokasi Bandara dan Integrasi Jalan Tol
Salah satu pokok pembahasan penting adalah pengelolaan Bandara Sultan Syarif Kasim II yang saat ini masih berbagi fungsi dengan pangkalan militer. Wahid mengusulkan relokasi bandara komersil agar TNI AU memiliki ruang operasional khusus, sementara bandara sipil baru bisa dikembangkan lebih modern dan terintegrasi dengan jalan tol.
“Dengan relokasi ini, kami ingin konektivitas udara lebih maksimal, tanpa mengganggu operasional militer,” paparnya.
Revitalisasi Jalur Laut dan Permintaan Rute Baru
Selain bandara, akses laut juga menjadi perhatian utama. Wahid meminta agar rute pelayaran lama segera diaktifkan kembali. Ia juga mengusulkan pembukaan rute baru seperti Tembilahan – Batam yang dinilai krusial dalam mendukung mobilitas antarwilayah dan kepulauan di Riau.
“Kami telah bertemu dengan pihak ASDP dan meminta dukungan penuh dari Menteri Perhubungan untuk pengaktifan dan pembukaan rute laut tersebut,” ungkap Wahid.
Tantangan ODOL dan Solusi Transportasi Barang Melalui Rel Kereta
Isu lain yang disoroti adalah kerusakan infrastruktur akibat kendaraan Over Dimension and Over Load (ODOL), terutama dari angkutan sawit dan batu bara. Dari total 4 juta hektare kebun sawit di Riau, hanya 1,2 juta hektare yang legal. Kendaraan berat dari kebun ilegal ini turut memperparah kerusakan jalan.
“Kami mengusulkan transportasi barang dialihkan ke jalur kereta api, agar jalan umum tidak lagi menjadi korban,” tegas Wahid.
Respon Pemerintah Pusat: Siap Kolaborasi
Menanggapi berbagai masukan, Menteri Dudy menyatakan komitmennya untuk membangun sinergi yang lebih kuat antara pusat dan daerah. “Kami akan tindak lanjuti masukan dari Gubernur dan kepala daerah Riau dalam pembahasan teknis berikutnya,” kata Dudy.
Ia menekankan pentingnya komunikasi terbuka agar kebijakan transportasi di Riau dapat dirancang secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Langkah Progresif untuk Masa Depan Riau
Kunjungan ini menjadi simbol langkah progresif para pemimpin daerah Riau dalam menghadirkan sistem transportasi yang lebih terintegrasi, adil, dan berdaya saing tinggi. Dengan peningkatan konektivitas, Provinsi Riau diharapkan bisa berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.
