Pekanbaru, (LA) – Pemerintah Provinsi Riau memanfaatkan kesempatan rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI untuk memaparkan sejumlah pencapaian signifikan di bidang kesehatan. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau pada Senin (9/12/2024) ini dihadiri oleh anggota DPR RI dan dihadiri pula oleh sejumlah pejabat terkait.
Pj Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufiq OH, menyambut baik kunjungan kerja tersebut dan menilai bahwa pertemuan ini adalah kesempatan yang tepat untuk menyampaikan laporan menyeluruh mengenai upaya pemerintah daerah dalam menangani isu-isu kesehatan, sosial, serta pembangunan sumber daya manusia. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh DPR RI, khususnya Komisi IX, dalam mendukung berbagai program kesehatan di Riau.
“Kami mengapresiasi kunjungan Komisi IX DPR RI ke Provinsi Riau. Ini adalah wujud nyata perhatian terhadap pengembangan sektor kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap melalui pertemuan ini, dapat tercipta sinergi untuk mengatasi tantangan yang ada di daerah,” kata Taufiq dalam sambutannya.
Baca juga:
Kemenparekraf Apresiasi Rupat Fest 2024, Festival Riau yang Kini Masuk Karisma Event Nusantara
Dalam kesempatan tersebut, Taufiq memaparkan sejumlah data penting terkait anggaran dan realisasi sektor kesehatan. Pemprov Riau telah mengalokasikan dana sebesar Rp1,27 triliun untuk sektor kesehatan dalam APBD 2024. Hingga November 2024, realisasi anggaran tersebut sudah mencapai 70,95 persen dengan progres fisik mencapai 89,76 persen. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Riau untuk terus meningkatkan sektor kesehatan di wilayahnya.
“Kami ingin menunjukkan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta komitmen kami untuk memastikan bahwa sektor kesehatan mendapat perhatian serius. Dengan alokasi anggaran yang cukup besar, kami berharap dapat terus memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat,” lanjut Taufiq.
Salah satu capaian yang mendapat sorotan adalah penurunan angka stunting di Provinsi Riau. Taufiq menjelaskan, pada tahun 2023 angka prevalensi stunting di Riau tercatat sebesar 13,6 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang mencapai 14 persen. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemprov Riau dalam mengatasi masalah gizi buruk di kalangan anak-anak. Bahkan, Pemprov Riau menargetkan angka stunting akan turun lebih signifikan, yaitu mencapai satu digit, di bawah 10 persen, pada akhir tahun 2024.
“Kami terus berupaya menurunkan prevalensi stunting, dan kami optimis angka ini akan turun di bawah 10 persen pada akhir tahun 2024. Ini menjadi salah satu prioritas utama kami dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tambahnya.
Tak hanya itu, Pemprov Riau juga berhasil mencapai prestasi dalam hal cakupan jaminan kesehatan. Dengan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98,9 persen, seluruh kabupaten/kota di Riau kini telah melampaui target nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Cakupan UHC nasional menargetkan 98 persen penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022.
“Seluruh kabupaten dan kota di Riau sudah berhasil mencapai status UHC, dengan cakupan mencapai 98,9 persen. Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk Riau kini terlindungi jaminan kesehatan, lebih baik dari target nasional,” ujar Taufiq.
Sebagai tambahan, Pemprov Riau juga memberikan perhatian lebih terhadap kelompok masyarakat rentan, termasuk penyandang gangguan jiwa (ODGJ) dan mereka yang belum terdaftar dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Taufiq menambahkan, Pemprov Riau telah mengalokasikan anggaran khusus untuk memberikan bantuan jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat miskin yang belum ter-cover oleh program JKN.
“Selain fokus pada program kesehatan umum, kami juga memberi perhatian pada masyarakat rentan, seperti penyandang ODGJ dan mereka yang belum memiliki NIK. Kami berharap dengan bantuan ini, tidak ada satu pun warga Riau yang terabaikan dalam hal kesehatan,” pungkasnya.
Melalui rapat kerja ini, Pemprov Riau berharap dapat terus memperkuat kolaborasi dengan DPR RI untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah serta mengatasi berbagai tantangan yang ada, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Riau. (***)
