Kairo, (LA) – Pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan pemilu di Suriah pasca kejatuhan Bashar al-Assad membutuhkan waktu hingga empat tahun. Dalam wawancara dengan Al Arabiya, Sharaa memaparkan rencana transisi politik, termasuk penyusunan konstitusi baru dan dialog nasional yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat.
Rencana Pemilu dan Penyusunan Konstitusi Baru
Sharaa menjelaskan, penyusunan konstitusi baru diperkirakan memakan waktu hingga tiga tahun. Proses tersebut akan diikuti dengan pemilu yang memerlukan waktu persiapan sekitar satu tahun.
“Rakyat Suriah membutuhkan waktu untuk melihat perubahan drastis,” ujar Sharaa, menegaskan pentingnya proses yang terstruktur dan inklusif.
Pembubaran Hayat Tahrir al-Sham (HTS)
Sebagai bagian dari langkah transisi, Sharaa menyatakan bahwa HTS, kelompok yang sebelumnya dikenal sebagai Front Nusra, akan dibubarkan.
“Sebuah negara tidak dapat dijalankan oleh mentalitas kelompok dan milisi,” katanya, menegaskan komitmen untuk membangun pemerintahan berbasis hukum dan demokrasi.
HTS sebelumnya memiliki hubungan dengan ISIS dan al-Qaida, namun telah berupaya memoderasi sikap mereka. Kelompok ini berjanji melindungi kelompok-kelompok minoritas dan menolak segala bentuk sektarianisme.
Hubungan dengan Negara Tetangga dan Kekuatan Global
Sharaa juga menyampaikan komitmennya untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga, termasuk Turki, serta kekuatan global seperti Rusia.
“Kami tidak akan mengizinkan Suriah menjadi platform bagi serangan terhadap Turki,” tegasnya, merujuk pada hubungan dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK).
Ia menambahkan bahwa senjata hanya boleh berada di bawah kendali negara, sementara kementerian pertahanan siap menerima mereka yang ingin bergabung dengan militer Suriah.
Hubungan strategis dengan Rusia juga menjadi prioritas. Sharaa menekankan bahwa kerja sama dengan Rusia, yang memiliki pangkalan militer di Suriah, harus saling menguntungkan.
Harapan terhadap Sanksi Amerika Serikat
Sharaa mengungkapkan harapannya agar pemerintahan AS yang baru dapat mencabut sanksi terhadap Suriah. Ia menyebut bahwa pemerintahnya ingin mengelola transisi ini dengan pendekatan negara, bukan revolusi.
Masa Depan Suriah yang Inklusif
Pemerintah baru Suriah berjanji mengutamakan dialog nasional untuk membangun konsensus politik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu menjawab kekhawatiran dunia internasional terkait masa depan Suriah sebagai negara multi-etnis.
Dengan visi yang lebih moderat, Ahmed al-Sharaa berupaya menghadirkan stabilitas dan membangun hubungan strategis di kawasan, mengakhiri babak panjang konflik di kawasan ini.
