PekanbaruPemerintahan

Kedepankan Kebutuhan Masyarakat, Pemko Pekanbaru Alihkan Anggaran Pembelian Mobil Listrik untuk Perbaikan Infrastruktur Jalan

Avatar
486
×

Kedepankan Kebutuhan Masyarakat, Pemko Pekanbaru Alihkan Anggaran Pembelian Mobil Listrik untuk Perbaikan Infrastruktur Jalan

Sebarkan artikel ini
anggaran

Pekanbaru, Literasiaktual.com – Keseriusan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dibawah kepemimpinan PJ Walikota Muflihun sangat serius dalam mengedepankan kebutuhan Rakyat hingga memutuskan untuk mengalihkan anggaran pembelian mobil dinas listrik senilai Rp5 miliar ke sektor perbaikan jalan. Keputusan ini diambil setelah menimbang kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak terkait infrastruktur.

Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, pada Selasa (4/3/2023) mengungkapkan, “Awalnya Pemko juga menganggarkan untuk membeli mobil listrik. Namun saat ini anggaran di APBD belum mencukupi dan perlu dialihkan untuk hal lain. Dialihkan untuk hal yang lebih dibutuhkan untuk pembangunan masyarakat.”

Baca Juga: Berita Video: Kurang Dari Satu Tahun, Pj Walikota, Muflihun Raih Predikat Terbaik Pengelolaan APBD

Muflihun menambahkan bahwa Pemko Pekanbaru harus responsif terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan baik melalui media sosial maupun secara langsung.

“Anggaran APBD kita masih belum mencukupi membeli mobil, sedangkan masih banyak kepentingan masyarakat yang harus didahulukan juga. Makanya kita ambil keputusan untuk mengalihkan anggaran tersebut untuk perbaikan jalan dan lain sebagainya,” jelasnya.

Wali Kota menegaskan bahwa prioritas saat ini adalah mengatasi permasalahan banjir dan jalan rusak.

“Nanti kalau permasalahan banjir dan jalan rusak berkurang, sudah bagus, baru kita ke arah sana,” tutur Muflihun.

Penganggaran pembelian mobil listrik sejatinya merupakan arahan Presiden RI Joko Widodo agar jajarannya mulai beralih menggunakan mobil listrik. Arahan ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *