Nasional

Lantik DPC Humbang Hasundutan, PPDI Gaungkan Revolusi Pers di Indonesia

449
×

Lantik DPC Humbang Hasundutan, PPDI Gaungkan Revolusi Pers di Indonesia

Sebarkan artikel ini
PPDI Lantik DPC Humbang Hasundutan
Foto Bersama Ketum PPDI Feri Sibarani, S.H dan Wakil Sekjend Rifky Rizal Zaman, S.H bersama seluruh pengurus DPC PPDI Humbang Hasundutan serta Jajaran Pemerintah dan APH Kab. Humbang Hasundutan

Dolok Sanggul, Literasiaktual.com – Organisasi pers Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI) mengajak seluruh insan pers di Indonesia untuk bersama-sama melakukan revolusi pers di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Persatuan Pers Daerah Indonesia (PPDI) Feri Sibarani, SH, dalam sambutannya pada acara pelantikan DPC PPDI Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, 27/07/2023.

“Saya tidak pernah berpikir untuk menambah jumlah organisasi pers di Indonesia. Jumlahnya memang sudah banyak. Tapi melihat kondisi pers nasional saat ini, saya merasa terpanggil untuk menyampaikan kebenaran kepada ratusan juta rakyat Indonesia bahwa pers Indonesia sedang tidak baik-baik saja, seperti yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam pidatonya pada HPN bulan Februari lalu,” kata Feri Sibarani.

Advertisement
Scroll kebawah untuk baca berita

Baca juga: DPP-PPDI Audiensi Dengan Wagubri Riau, Bahas Masa Depan Pers

Menurutnya, masalah laten yang terus menerus terjadi di dunia pers Indonesia terutama berkaitan dengan kebijakan Dewan Pers yang kerap menyulitkan kehidupan insan pers di tingkat nasional, yakni Dewan Pers terlalu merasa sebagai negara adikuasa dalam mengatur kehidupan pers di Indonesia melalui sejumlah peraturan Dewan Pers.

“Hal ini tidak boleh kita biarkan, di mana Dewan Pers telah berubah menjadi lembaga adikuasa, bertindak sebagai lembaga yang mengeluarkan aturan-aturan yang pada hakikatnya dapat mempersulit kehidupan pers di Indonesia,” katanya. Bahkan, Dewan Pers sering mengeluarkan surat edaran kepada seluruh jajaran pemerintah, dari pusat hingga ke pelosok Indonesia, sehingga menimbulkan polemik di kalangan pers,” ujar Feri dalam sambutannya pada pembukaan Rakerda DPC PPDI Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ketua Umum DPP PPDI Saat melakukan konferensi Pers Setelah acara pelantikan yang didampingi Ketua serta sekretaris DPC Humbang Hasundutan

Feri juga menegaskan dalam konferensi pers di hari yang sama setelah PPDI Lantik DPC Humbang Hasundutan bahwa program UKW dan Verifikasi Perusahaan Pers yang diatur oleh Dewan Pers dinilai sebagai tindakan yang berlebihan oleh Dewan Pers, padahal aturan tersebut tidak diatur dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

“UKW dan verifikasi Perusahaan Pers adalah program Dewan Pers, bukan UU Pers. Dan seharusnya hanya berlaku untuk organisasi yang terdaftar sebagai anggota Dewan Pers, seperti yang sudah dinyatakan oleh Dewan Pers sendiri, bahwa anggotanya hanya beberapa organisasi saja, dan itu pun atas keputusannya sendiri. Jadi tidak boleh mengikat organisasi pers lain yang bukan anggota,” ungkapnya.

Wasekjend DPP-PPDI Rifky Rizal Zaman, S.H (kiri) Bersama Ketua DPC PPDI Humbang Hasundutan Riant Widodo Marbun (kanan)

Ia mengatakan, kebijakan Dewan Pers saat ini yang justru mengikat semua insan pers dan organisasi pers, menunjukkan bahwa Dewan Pers tidak konsisten dan tidak jelas apa yang dipikirkan oleh para pimpinan Dewan Pers. Masih menurut Feri Sibarani, jika Dewan Pers tidak mengakui organisasi pers lain sebagai anggota, seharusnya Dewan Pers tidak boleh mengatur wartawan atau perusahaan pers yang tidak menjadi anggota Dewan Pers.

“Kami melihat ada kerancuan, kesewenang-wenangan, sikap arogan, yang mempersulit kemerdekaan pers, membatasi ruang lingkup kerja perusahaan pers dan wartawan dengan kebijakan dan surat edaran yang berbeda-beda, yang kesemuanya itu dapat merugikan wartawan dan perusahaan pers. Kami PPDI harus berjuang untuk mengembalikan keadaan Pers pada semangat Pers pasca Reformasi tahun 1999,” tegasnya.

Dalam pelantikan DPC PPDI tersebut, Feri Sibarani yang didampingi oleh ketua DPC PPDI Humbang Hasundutan, Rian Widodo Marbun dan sekretaris DPC PPDI Humbang Hasundutan, mengatakan bahwa DPC PPDI Humbang Hasundutan akan segera membicarakan dengan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tentang hak-hak yang dapat dimiliki oleh seluruh wartawan yang bernaung di bawah PPDI Humbang Hasundutan.

“Saya sudah menginstruksikan kepada PPDI Humbang Hasundutan untuk segera beraudiensi dengan Bupati Humbang Hasundutan selaku kepala daerah dan sekaligus penanggung jawab APBD, untuk membicarakan masalah pers khususnya di kabupaten Humbang Hasundutan, untuk membicarakan solusi penguatan posisi insan pers sebagai mitra pemerintah dalam peran mempublikasikan informasi kepada masyarakat Humbang Hasundutan,” kata Feri.

lantik DPC PPDI Humbang Hasundutan yang diselenggarakan di Hotel Grand Maju kota Dolok Sanggul berlangsung dengan penuh antusias dan penuh kebersamaan di antara sesama insan pers. Pembentukan pengurus inti DPC PPDI Humbang Hasundutan, dipercayakan kepada, Rian Widodo Marbun (sebagai ketua DPC PPDI Humbang Hasundutan), Ricki Damanik (sekretaris DPC PPDI Humbang Hasundutan) dan Jonson Simamora (bendahara DPC PPDI Humbang Hasundutan).