Jakarta, Literasiaktual.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas diperintahkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mencari solusi terkait calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak lulus tes.
Dilansir dari laman tvonenews, “Kami buat skenario yang dilaporkan Presiden. Bapak Presiden Jokowi perintahkan kepada kami, terkait beberapa kemungkinan apakah itu di perankingan atau yang lain,” terang Azwar di lingkungan Istana Negara, Jakarta, Senin (12/6)
baca juga Jokowi Himbau Tunda Arus Balik Pemudik, ASN Boleh Ambil Cuti Tambahan
Maret 2023 lalu, berdasarkan hasil seleksi PPPK, banyak sekali peserta yang tidak lulus, contohnya saja untuk tingkat kelulusan dosen PPPK saja hanya 31%, tambah Azwar.
“Passing grade dari tes PPPK kemungkinan tinggi atau nilai ambang batas yang diajukan instansi pembina atau banyaknya peserta tes yang tidak menguasai kompetensi teknis sesuai syarat,” ungkap Azwar
Azwar mencontohkan untuk pranata komputer, calon PPPK yang diterima hanya tiga persen dari total 10 ribu pendaftar. Padahal banyak dari peserta tes yang sudah mengabdi kepada pemerintah selama 10-15 tahun.
“Ini bisa karena soalnya, atau karena SDM-nya, sementara mereka sudah mengabdi 10-15 tahun. banyak yang usul ke kami, meminta penambahan afirmasi.” ungkap Azwar yang dilansir dari laman tvonenews
Sebelumnya, Azwar Ana meminta Badan Kepeawaian Negara (BKN) untuk membuat simulasi dan kajian terkini terkait kelulusan dalam seleksi PPPK.
Hal tersebut karena banyaknya masukan dari media sosial maupun secara langsung kepada Kementerian PAN-RB terkait nilai ambang batas atau passing grade yang ditetaapkan masing-masing instansi pembina.
“Saya sudah bahas soal passing grade dengan BKN. Hal pertama yang dibahas, penyesuaian passing grade dalam hal potensi afirmasi-afirmasi. Kemudian, mengumpulkan puluhan instansi pembina, supaya kebutuhan instansi pembina bisa tetap terjawab dengan hasil rekrutmen yang ada. Sehingga Kementerian PANRB harus mengetahui kebutuhan kompetensi dari instansi pembina masing-masing jabatan”, ungkap Azwar
Sehingga, saat ini dalam masa reformulasi dan simulasi agar semuanya dimatangkan sehingga potensi penentuan afirmasi yang dibutuhkan terwujud dalam seleksi PPPK kedepannya.
