SIAK, (LA) – Kebijakan pengendalian pembelian BBM subsidi melalui sistem XStar dan rekomendasi sub-penyalur mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat di pelosok Kabupaten Siak. Meski stok BBM secara umum disebut masih aman, distribusi ke kampung-kampung terpencil justru tersendat karena pelansir tidak lagi dapat membeli BBM seperti sebelumnya.
Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, mengatakan persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan BBM, melainkan pada proses penyalurannya. Selama ini, pelansir menjadi penghubung penting bagi warga di daerah jauh dari SPBU, terutama kawasan 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar.
“BBM di Siak aman, tapi penyalurannya yang bermasalah. Di kampung-kampung, masyarakat justru kesulitan karena pelansir tidak bisa lagi membeli BBM,” ujar Afni usai rapat Forkopimda di Siak, Selasa, 5 Mei 2026.
Lebih dari 50 Kampung Terdampak
Kondisi geografis Siak menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penerapan kebijakan tersebut. Jarak antara kampung dan SPBU terdekat bisa mencapai 5 hingga 80 kilometer. Bahkan, wilayah seperti Teluk Lanus harus ditempuh sekitar tujuh jam menggunakan perahu.
Akibat terbatasnya akses BBM, aktivitas masyarakat mulai terganggu. Petani dan pekebun terancam gagal panen, kendaraan sulit beroperasi, anak-anak terkendala berangkat sekolah, dan kegiatan ekonomi warga ikut tersendat. Di sejumlah SPBU, antrean panjang juga tidak terhindarkan dan bahkan sempat memicu kericuhan antara warga dan petugas.
Afni menyebut lebih dari 50 kampung dan kelurahan terdampak kondisi tersebut. Ratusan pelansir yang selama ini membantu membawa BBM ke dusun-dusun kini tidak bisa lagi beroperasi.
Pemkab Siak Usulkan Relaksasi
Rapat Forkopimda yang dihadiri unsur Polres, Dandim, perwakilan warga, pengusaha SPBU, serta BPH Migas secara daring belum menghasilkan keputusan konkret. BPH Migas masih berpegang pada penerapan sistem XStar dan mekanisme sub-penyalur.
Menanggapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Siak berencana menyurati BPH Migas untuk meminta relaksasi kebijakan. Salah satu usulan yang disiapkan adalah pemberian kewenangan sementara kepada kepala daerah untuk menerbitkan SK bagi pelansir, dengan dukungan data penerima yang valid serta pengawasan ketat aparat.
Pemkab Siak juga mengusulkan agar pelansir tetap diperbolehkan memperoleh pasokan BBM subsidi sesuai kebutuhan masing-masing kampung, sembari pemerintah mempercepat pembentukan sub-penyalur resmi.
Dorong Solusi dari Pemerintah Pusat
Bupati Afni juga telah menghubungi anggota DPR RI Komisi XII bidang ESDM, Iyet Bustami, untuk menyampaikan kondisi masyarakat di lapangan. Langkah ini dilakukan agar persoalan distribusi BBM di wilayah pelosok Siak mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
Afni mengingatkan, jika tidak segera ada kebijakan konkret, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah terpencil dikhawatirkan menjadi tidak kondusif.
“Kami mohon ada solusi segera karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, terutama di pelosok-pelosok Siak,” kata Afni. (DD)
