Pekanbaru, (LA) – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menerima laporan hasil reses anggota DPRD yang berlangsung selama empat hari, mulai 24 hingga 27 April 2025. Laporan tersebut dipaparkan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Balai Payung Sekaki, Gedung DPRD Pekanbaru.
Rapat Paripurna ini mengusung dua agenda utama:
Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Pekanbaru tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Laporan Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Masa Persidangan II Tahun 2024-2025.
Acara dipimpin oleh Ketua DPRD, Muhammad Isa Lahamid, dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, serta Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Dikky Suryadi.
Isu Utama: Infrastruktur dan Ekonomi
Laporan hasil reses yang dibacakan juru bicara dari setiap daerah pemilihan (dapil) mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat masih banyak berkutat pada:
Perbaikan infrastruktur jalan yang rusak dan berlubang.
Penanganan banjir di wilayah rawan genangan.
Peningkatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan.
“Tadi kita mendengar langsung laporan hasil reses dari anggota dewan. Aspirasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi lapangan yang kami temui, seperti masalah banjir, jalan berlubang, dan ekonomi masyarakat,” ujar Wakil Wali Kota Markarius Anwar.
Komitmen Pemko untuk Menindaklanjuti Aspirasi
Pemko Pekanbaru, melalui Wakil Wali Kota, memastikan bahwa laporan hasil reses ini akan menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menegaskan, persoalan yang diangkat masyarakat melalui anggota DPRD akan masuk dalam prioritas kerja pemerintah kota.
“Insyaallah ini akan menjadi prioritas kita ke depan,” tegas Markarius.
Kolaborasi Pemerintah dan DPRD
Hasil reses mencerminkan pentingnya kolaborasi antara DPRD sebagai penyerap aspirasi masyarakat dan Pemko sebagai pelaksana kebijakan. Rapat Paripurna ini menjadi wujud nyata sinergi dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Pemko Pekanbaru berkomitmen untuk menyusun rencana tindak lanjut terhadap persoalan yang disampaikan, terutama dalam perbaikan infrastruktur dan pengelolaan ekonomi lokal. Dengan sinergi yang baik antara DPRD dan pemerintah, diharapkan aspirasi masyarakat dapat terwujud demi kesejahteraan Kota Pekanbaru.
Penerimaan laporan reses ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah awal menuju perubahan nyata yang diharapkan oleh masyarakat.
