Pekanbaru, (LA) – Masalah infrastruktur terus menjadi sorotan utama di Kota Pekanbaru. Dalam rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru yang digelar Senin (13/1), Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru menegaskan pentingnya langkah konkret untuk memperbaiki jalan rusak dan mengatasi banjir.
Fokus Infrastruktur di Tahun 2025
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Nurul Ikhsan, memimpin rapat yang dihadiri oleh jajaran Dinas PUPR Kota Pekanbaru, termasuk Kepala Dinas PUPR Edward Riansyah. Dalam APBD 2025, Dinas PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp273 miliar, yang diharapkan dapat dimanfaatkan maksimal untuk mengatasi persoalan infrastruktur.
Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Amriel SH MH, menyoroti adanya 1.645 titik jalan berlubang di seluruh kota yang menjadi keluhan utama masyarakat.
“Kalau tidak bisa dioverlay, minimal ditambal segera. Titik-titik banjir juga harus diatasi, karena ini masalah klasik yang selalu berulang,” kata Roni.
Anggaran dan Kendala Keuangan
Komisi IV mengakui adanya defisit anggaran yang memengaruhi pelaksanaan proyek infrastruktur. Dinas PUPR masih menghadapi tunda bayar sebesar Rp146 miliar dari tahun sebelumnya.
“Kita siap mendukung alokasi anggaran yang tepat untuk memperbaiki infrastruktur. Minggu depan, kami akan mendalami kebutuhan dana untuk perbaikan jalan dan penanganan banjir,” lanjut Roni.
Normalisasi Drainase Jadi Prioritas
Selain memperbaiki jalan, normalisasi dan pembersihan drainase di ratusan lokasi rawan banjir menjadi salah satu langkah yang akan diprioritaskan. Penyesuaian anggaran di APBD 2025 diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang bagi masalah banjir yang meresahkan warga setiap musim hujan.
Komitmen DPRD untuk Masyarakat
Politisi Golkar ini menegaskan, Komisi IV akan terus mendukung program-program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
