Lebak, (LA) – Menjelang pergantian tahun ke 2025, Gerakan Mandalawangi Peduli menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis di Binong Raya, Kecamatan Bojong Manik, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (31/12) lalu. Kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat adat Baduy Dalam dan Baduy Luar, yang selama ini menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan.
Ratusan Warga Antusias Ikuti Pemeriksaan
Acara ini dihadiri ratusan masyarakat dari Baduy Dalam, Baduy Luar, dan sekitarnya. Sebagian besar pasien yang hadir didiagnosis menderita sejumlah penyakit seperti gatal kulit, cacingan, bronkitis, mual, sakit kepala, dan demam.
“Lingkungan tempat tinggal dan aturan adat yang melarang penggunaan sabun menjadi penyebab utama berbagai penyakit kulit yang dialami masyarakat,” jelas dr. Munang Tampubolon, dokter yang terlibat dalam kegiatan ini. Ia menambahkan bahwa edukasi kebersihan dan perawatan tubuh perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah penyakit serupa di masa depan.
Apresiasi dan Dukungan dari Berbagai Pihak
Kegiatan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha.
“Kemenkes mendukung penuh upaya seperti yang dilakukan Mandalawangi Peduli. Ini sejalan dengan tujuan kita bersama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau,” ujar Kunta.
Sementara itu, Ketua Mandalawangi Peduli, Rahmi Hidayati, menegaskan bahwa kesehatan masyarakat adat adalah prioritas gerakan tersebut. “Masyarakat adat seperti Baduy memerlukan perhatian khusus karena keterbatasan akses mereka terhadap layanan kesehatan formal,” katanya.
Kendala Akses dan Data Kependudukan
Kepala Dinas Kesehatan Lebak, Budhi Mulyanto, menjelaskan bahwa salah satu hambatan utama dalam pelayanan kesehatan masyarakat Baduy adalah sulitnya akses ke fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu).
“Petugas kesehatan harus berjalan kaki melewati perbukitan dan sungai untuk mencapai lokasi. Selain itu, rendahnya jumlah warga Baduy yang memiliki KTP menghambat usulan jaminan kesehatan mereka,” ungkap Budhi.
Dari 13 ribu penduduk Baduy, hanya sekitar 9 ribu yang memiliki KTP, sehingga tingkat penerima jaminan kesehatan hanya mencapai 30%. Padahal, menurut Budhi, Kementerian Kesehatan siap menjamin kesehatan warga Baduy jika data kependudukan mereka lengkap.
Tantangan Pembangunan Fasilitas Kesehatan
Pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah Baduy juga menghadapi kendala. Jika fasilitas dibangun di Binong Raya, cakupannya hanya akan melayani satu kampung, yang dinilai kurang efisien untuk jumlah penduduk kurang dari 20 ribu jiwa.
“Maka perlu program khusus dan fasilitas yang lebih terintegrasi untuk masyarakat adat seperti Baduy,” kata Budhi.
Penyakit Dominan dan Masalah Stunting
Frambusia atau gatal kulit menjadi penyakit dominan yang ditemukan di masyarakat Baduy. Selain itu, tingkat stunting di wilayah ini juga tinggi jika mengacu pada standar tinggi badan. Namun, secara kecerdasan, anak-anak yang mengalami stunting tetap dinilai dalam kategori normal.
Harapan untuk Masa Depan
Tokoh masyarakat Baduy Dalam, Ayah Mursid, berharap pemerintah lebih aktif membantu menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. “Kami sangat berharap ada program yang mempermudah akses kesehatan untuk masyarakat adat seperti kami,” ujarnya.
Kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Mandalawangi Peduli ini menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara masyarakat, organisasi sosial, dan pemerintah dapat menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. Semangat ini diharapkan terus berlanjut untuk menciptakan layanan kesehatan yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat. (*)
