Riau, (LA) – Kontroversi dalam penyelenggaraan debat perdana calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau semakin memanas setelah Dr. Syafriadi, anggota tim panelis debat, dinyatakan melanggar pakta integritas oleh KPU Riau. Video viral yang menunjukkan Syafriadi bersama calon Wakil Gubernur nomor urut 1, SF Hariyanto, menjadi bukti kuat tindakan pelanggaran tersebut. Sebagai konsekuensinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau menjatuhkan sanksi dengan tidak mengikutsertakan Syafriadi dalam debat Pilkada kedua. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno KPU setelah Syafriadi dipanggil untuk klarifikasi pada Rabu lalu.
Rifky Rizal Zaman, S.H, Ketua Forum Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Lempar), menyampaikan kritik tajamnya terhadap KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau.
“Apakah KPU Riau selemah ini dalam menyeleksi panelis? Ini sudah kesalahan cukup fatal yang menimbulkan keraguan publik terhadap integritas penyelenggaraan debat Pilkada Riau kali ini,” ujar Rifky.
Menurut Rifky, tindakan Dr. Syafriadi berpotensi menimbulkan dugaan adanya bocoran informasi dari oknum panelis kepada salah satu calon.
“Jika sudah seperti ini, wajar dong kalau masyarakat merasa curiga, Apalagi videonya sampai viral tuh, Seandainya beliau tidak terbukti sebagai Timses sekalipun, Namun, dengan pernyataan KPU bahwa Dr Syafriadi telah melanggar Pakta Integritas, Tentu semakin menimbulkan kecurigaan dan memicu reaksi yang beragam dimasyarakat.” tambahnya.
Ia juga menyoroti kinerja Bawaslu Riau, menyatakan, “Bagaimana Bawaslu bisa mengawasi Pilkada se-Riau jika soal seperti ini saja bisa terlewat?.”
Rifky mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap KPU dan Bawaslu Riau.
“Kita minta DKPP untuk segera memeriksa KPU dan Bawaslu Riau, Ada apa sebenarnya kok bisa sampai kecolongan seperti ini!.” Kesal Rifky
Selain itu, ia juga meminta Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Riau untuk lebih aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada, sejalan dengan permintaan Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Wamenkopolkam) yang meminta BIN melakukan Operasi Intelijen Terpadu.
Wakil Wamenkopolkam, dalam sebuah pernyataan di detiknews.com, menegaskan pentingnya peran BIN dalam memastikan proses Pilkada berjalan transparan dan bebas dari manipulasi.
“Operasi Intelijen Terpadu oleh BIN diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan integritas Pilkada di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Wakil Wamenkopolkam tersebut dikutip dari detiknews.com
Kontroversi ini menambah ketegangan menjelang Pilkada Riau, dengan masyarakat semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat. KPU dan Bawaslu Riau kini berada di bawah sorotan publik untuk memperbaiki sistem pengawasan dan seleksi panelis agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan. (Risman)