Berita

Koperasi Soar Pito Soar Pa mendesak Pemda dan PJ. Bupati Buru agar segerah mengeluarkan perda.

106
×

Koperasi Soar Pito Soar Pa mendesak Pemda dan PJ. Bupati Buru agar segerah mengeluarkan perda.

Sebarkan artikel ini
Exif_JPEG_420

Buru, Literasiaktual.com – Koperasi Produsen Soar Pito Soar Pa Petuanan Kayeli meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Provinsi agar segerah menerbitkan Izin Pertambangannya Rakyat (IPR).

Para demonstran yang tergabung dari para masyarakat adat, LSM parlemen anak jalanan, Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan semua pengurus Koperasi Soar Pito Soar Pa dengan masa aksi sebanyak 150 orang lebih.

Advertisement
Scroll kebawah untuk baca berita

Diketahui oleh awak media ini, aksi demo yang akan di lakukan dibagi menjadi dua titik, Kantor Bupati dan Kantor DPRD kabupaten buru.

Koperasi Produsen Soar Pito Soar Pa

Selesai melakukan aksi di depan kantor bupati masa bergeser lagi ka kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru.

Setelah masa tiba di kantor dprd buru, masa Koperasi Produsen Soar Pito langsung melakukan aksi dan berorasi di depan kantor dprd. Namu, selama melakukan orasi di depan kantor dprd selama kurang lebih 3 jam namun tidak satupun anggota dprd yang hadir.

Baca juga Kuasa Hukum Robot Nurlatu Zitro Nurlatu, SH dan Rekan-Rekan Meminta Kepada Masyarakat Untuk Tidak Melakukan Aktivitas Penambangan Emas Di Gunung Botak.

Para pendemo semakin kebakaran jenggot dan mengancam akan mendatangkan masa yang lebih banyak lagi, jika para anggota dprd tidak hadir dan menemui para demonstran.

Ketua Lembaga Swadaya (LSM) Parlemen Anak Jalanan (Ruslan A. Soamole, SH) yang akrab di sapa dengan panggilan (Ucok) geram dan mengancam akan mendatangkan masa yang lebih banyak lagi, sementara itu masa yang lainnya masih menunggu di beberapa titik yang sudah ditentukan.

 

“Saya meminta kepada pihak Polres Pulau Buru untuk koordinasi dengan para anggota DPRD agar hadir dan menemui kami,”tegasnya.

 

Dalam pantauan media ini, masa yang hadir sebanyak 150 orang, terdiri dari masyarakat Adat, LSM, Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sedangkan kendaraan berupa ronda Empat (4) sebanyak 6 buah (Mobil), sedangkan Roda Dua (Motor) sebanyak 30 buah.

Yohanes Nurlatu selaku ketua koperasi geram dan sangat kecewa, yang mana tidak satupun anggota dprd yang mereka temui selama melakukan aksi demonstrasi kurang lebih 3 jam lamanya.

“Jujur saya katakan, saya sangat-sangat kecewa kenapa tidak ada satupun anggota dprd yang hadir dan dapat menemui kami, apa tugas anggota dprd,”teriaknya.

 

“Lanjutnya, Kami ini manusia bukan binatang kenapa kami tidak di hargai selaku manusia. Apa tugas anggota drpd, kenapa perjuangan kami selama ini tidak dihargai sama sekali, kami berproses selama ini  tidak meminta satu sen-pun kepemerintah,”teriaknya.

 

Tidak berselang lama. Hadir Anggota dprd dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Stevanus Waemese, dan mengajak ketua LSM Parlemen Anak Jalanan Ucok dan ketua Koperasi Yohanes Nurlatu. Namun, Ketua koperasi dan Ketua LSM Anka jalanan tidak menghiraukan ucapan Dewan Stevanus Waemese atau yang akrab di sapa dengan Pak. Nus.

Kurang lebih 10 menit Wakil Ketua DPRD dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Djalil Mukadar datang dan menemui para pendemo.

 

Tidak membuang-buang waktu para demonstran langsung menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka Fajrin Buamon, SH yang diberikan kepercayaan dari ketua koperasi, dan Ketua LSM Parlemen Anak Jalanan dan mewakili masyarakat adat dan teman-teman untuk membacakan isi tuntutan yaitu:

1. Meminta Dprd agar segerah membentuk tim penyusunan Perda terkait dengan IPR Koperasi.

 

2. Meminta kepada Bupati Buru agar segerah berkoordinasi dengan Polda Maluku, Polres Pulau Buru untuk melakukan pembersihan dan penertiban di wilayah Koperasi.

 

3. Koperasi Soar Pito Soar Pa telah memiliki yaitu:

b. OSS.

c. Galian C.

c. Peta titik Koordinat dan Mapping.

d. NIB.

e. UKL/UPC Koperasi (dalam proses).

4. Meminta kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Maluku agar segerah menerbitkan Izin Pertambangan rakyat kepada koperasi Soar Pito Soar Pa.

 

5. Berdasarkan peraturan menteri ESDM No. 113 tentang penetapan wilayah pertambangan rakyat provinsi maluku.

 

6. Meminta kepada Pemda/Pj. Bupati agar berkoordinasi dengan pangdam danrem 151 Binaya agar mencabut seluruh Pos Pam TNI yang berada pada wilayah pertambangan Gunung Botak (GB) karena wilayah GB bukan wilayah daerah militer/DOM.

Setelah selesai membacakan isi tuntutan tersebut, wakil ketua DPRD Djalil Mukadar dan Stevanus Waemese menerima Enam Poin Tuntutan tersebut dan berjanji akan memanggil Pj. Bupati Buru dan akan berkoordinasi.

Usai menerima tuntutan tersebut, sebelum membubarkan diri, terlebih dulu melakukan sesi foto bersama ketua koperasi, ketua LSM, masyarakat adat dan para mahasiswa.

 

Kaperwil Maluku: Kamel Definubun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *