Malinau,Kal-tara (L.A)– Persadaku bersama aliansi masyarakat dan orang tua/wali murid menggelar rapat persiapan menjelang aksi damai yang akan dilaksanakan pada Senin di depan Kantor DPRD Kabupaten Malinau.
Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di tengah masyarakat malinau.
Dalam rapat tersebut,pada Senin 6 juli 2026 Persadaku menegaskan komitmennya untuk terus mengawal hak pendidikan anak, khususnya memperjuangkan hak domisili bagi siswa yang tinggal di sekitar sekolah, mendorong transparansi data SPMB, serta mengajak DPRD Kabupaten Malinau bersama-sama memperjuangkan hak masyarakat yang terdampak.
Sekjen Persadaku menyampaikan bahwa aksi damai ini diharapkan menjadi ruang dialog antara masyarakat dan DPRD agar persoalan SPMB dapat memperoleh perhatian serius serta solusi yang berpihak kepada kepentingan peserta didik.
Dalam aksi tersebut, massa akan membawa lima tuntutan kepada DPRD Kabupaten Malinau.
Pertama, meminta DPRD Malinau membantu masyarakat menuntut penyelenggara SPMB agar membuka secara transparan hasil pelaksanaan SPMB.
Kedua, meminta DPRD Malinau memfasilitasi dan mendampingi masyarakat untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Kalimantan Utara guna membahas persoalan SPMB.
Ketiga, meminta DPRD Malinau membantu mengupayakan pembiayaan transportasi dan asuransi bagi siswa yang terpaksa bersekolah jauh dari tempat tinggalnya akibat hasil SPMB.
Keempat, meminta DPRD Malinau membantu menginventarisasi calon siswa yang terdampak maupun yang berpotensi putus sekolah akibat pelaksanaan SPMB.
Kelima, meminta Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Malinau memfasilitasi pertemuan khusus terkait dugaan intimidasi terhadap anggota Persadaku yang mendampingi masyarakat dalam memperjuangkan persoalan SPMB.
Melalui aksi damai tersebut, Persadaku bersama aliansi masyarakat mendesak DPRD Kabupaten Malinau dapat menerima aspirasi warga, menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB, serta mendorong lahirnya kebijakan yang menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan hak pendidikan bagi seluruh anak di Kabupaten Malinau.***
Editor: Teguh
