Jakarta, LiterasiAktual.com – Ketua KPK Firli Bahuri memulai rangkaian kunjungannya ke Korea Selatan dengan bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto, dan para diaspora Indonesia. Pertemuan tersebut diadakan di kantor KBRI pada hari Minggu (24/9).
Dalam kesempatan tersebut, KPK mengingatkan pentingnya menekan risiko korupsi, khususnya di lingkungan kedutaan besar.
“Kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan pemberian hadiah di lingkungan ASN perlu lebih ditingkatkan lagi, terutama pada posisi diplomatik dan atase yang memiliki risiko tinggi. Hal ini karena para pejabat ini menjalankan tugas publik sekaligus bermitra dengan pejabat publik lainnya,” kata Firli.
Tidak jarang, lanjut Firli, keramahtamahan dan penghormatan ditunjukkan melalui jamuan makan dan pertukaran cinderamata. “Terutama karena di Korea Selatan, hukum terhadap gratifikasi sangat ketat. Yaitu maksimal 30.000 won (350.000 rupiah) untuk jamuan makan, 50.000 won untuk cinderamata dan 100.000 won untuk kado pernikahan atau duka cita,” ujarnya dilansir dari laman KPK.
Dalam kesempatan tersebut, KPK juga mengucapkan terima kasih kepada KBRI yang telah patuh dalam pelaporan LHKPN. Menurut KPK, kepatuhan pelaporan LHKPN oleh para pejabat KBRI Seoul sudah baik.
“Ada 5 orang wajib lapor di sini yang sudah melaporkan harta kekayaannya dan sudah dipublikasikan. Namun, mengingat seringnya pergantian pejabat kedutaan, kami berharap siapapun yang menjabat dapat diingatkan untuk memberikan informasi secara akurat dan tepat waktu,” kata Firli.
