Kab.Berau,Kaltim(L.A) – Dinamika politik di Kabupaten Berau mulai menunjukkan geliat menuju kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029. Salah satu figur yang kini menjadi perhatian adalah pengusaha muda lokal, Khamim Tohari, yang resmi bergabung dengan Partai Golkar.
Kehadiran Khamim disambut langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Berau, Syarifatul, yang menilai bergabungnya tokoh berlatar belakang dunia usaha akan menjadi energi baru bagi partai dalam memperkuat konsolidasi dan pengabdian kepada masyarakat.
Khamim Tohari mengatakan, keputusannya bergabung dengan Partai Golkar dilandasi keinginan untuk memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pembangunan daerah melalui jalur politik.
Menurutnya, kemajuan daerah membutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sehingga berbagai aspirasi dapat diperjuangkan secara lebih efektif.
“Melalui wadah politik, saya ingin berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan ikut memperjuangkan kepentingan masyarakat. Saya melihat Golkar memiliki pengalaman panjang serta komitmen dalam pembangunan,” ujar Khamim.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Berau, Syarifatul, menyambut baik keputusan tersebut. Ia menilai pengalaman Khamim sebagai pengusaha dapat menjadi modal penting dalam menghadirkan gagasan dan program yang berpihak kepada masyarakat.
“Kami menyambut baik bergabungnya saudara Khamim Tohari ke keluarga besar Partai Golkar. Semoga kehadiran beliau dapat memperkuat partai dan memberikan manfaat bagi masyarakat Berau,” kata Syarifatul.
Meski namanya mulai dikaitkan dengan kontestasi politik mendatang, Khamim menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah membangun komunikasi dengan masyarakat serta memperluas kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
Namun demikian, ia menyatakan siap untuk ikut meramaikan pesta demokrasi pada Pileg 2029 apabila mendapat dukungan dan amanah dari masyarakat.
Bergabungnya Khamim Tohari dinilai menambah kekuatan Partai Golkar Berau dalam mempersiapkan kader-kader potensial yang memiliki kedekatan dengan masyarakat serta komitmen terhadap pembangunan daerah.***
