INHU (LA) – Demi melindungi kesejahteraan petani kelapa sawit dari fluktuasi harga pasar, Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Ade Agus Hartanto, mengambil langkah proaktif dengan memanggil para pemilik Pabrik Kelapa Sawit (PKS) se-Kabupaten Inhu. Pemanggilan ini dikemas dalam bentuk rapat koordinasi khusus untuk memastikan stabilitas harga beli Tandan Buah Segar (TBS) maupun berondolan sawit tetap terjaga di tingkat petani.
Pertemuan strategis tersebut dilangsungkan di ruang rapat kediaman dinas Bupati Inhu pada Rabu (3/6/2026). Rapat ini turut dihadiri oleh jajaran penting Pemkab Inhu, di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Zulfahmi Adrian, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Indrawansyah, serta Kepala Dinas Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan (Disbunnak) Inhu, Endang Muliawan.
Dalam forum tersebut, Sekda Inhu Zulfahmi Adrian menyoroti secara tajam rantai pasok di tingkat pengepul. Ia mendesak perwakilan PKS untuk membuka data teranyar seputar harga beli TBS dan berondolan dari berbagai RAM atau lapak penampung buah yang tersebar di Inhu.
Pihaknya ingin memastikan perusahaan terus mengawasi jaringan RAM mereka agar tidak ada celah untuk menekan harga beli kepada petani. Sebab, patokan harga sejatinya telah diatur dengan jelas oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
“Kami meminta pengawasan ketat dari PKS terhadap RAM di bawahnya. Jangan sampai harga di tingkat petani ditekan, karena pemerintah sudah menetapkan acuan standarnya,” tegas Zulfahmi.
Di sisi lain, Bupati Ade Agus Hartanto tetap memberikan apresiasinya kepada kalangan pengusaha PKS yang selama ini dinilai kooperatif meredam gejolak harga di tengah dinamika pasar. Menurut Ade, forum duduk bersama ini adalah instrumen krusial untuk menyelaraskan persepsi antara pemerintah dan pelaku tata niaga sawit.
Mengingat komoditas ini merupakan urat nadi perekonomian Inhu, orang nomor satu di kabupaten tersebut menuntut adanya transparansi harga. Kehadiran PKS didorong untuk tidak sekadar menjadi mesin industri pengolahan, tetapi harus membawa efek domino bagi kesejahteraan warga melalui penetapan harga beli yang adil.
Menariknya, dalam pertemuan ini Ade turut mewacanakan sebuah terobosan tata kelola baru, yakni pembentukan Asosiasi Pemilik PKS Kabupaten Inhu.
“Wadah asosiasi ini sangat kita dorong. Tujuannya jelas, agar koordinasi antarperusahaan lebih solid dan komunikasi dengan pemerintah daerah terkait regulasi tata niaga sawit menjadi jauh lebih mudah ke depannya,” ungkap Ade.
Ia juga menegaskan bahwa inisiatif konsolidasi ini bukanlah langkah reaktif semata, melainkan wujud eksekusi langsung atas instruksi Presiden RI kepada para kepala daerah untuk mengawal ketat stabilitas harga komoditas-komoditas strategis di daerahnya masing-masing.
Saat dikonfirmasi secara terpisah usai kegiatan pada Kamis (4/6/2026), Ade menggaransi bahwa dialog interaktif antara pemerintah dan bos-bos PKS ini akan dijadikan agenda rutin. “Komitmen kami adalah memastikan harga komoditas perkebunan andalan ini terus stabil, sehingga tren positif perekonomian masyarakat Inhu dapat terus meningkat,” pungkasnya. (EH)
