Taluk Kuantan (LA) – Pernyataan kritis yang dilontarkan oleh Desi Guswita, anggota DPRD Kuantan Singingi (Kuansing) dari Fraksi PKB, terkait rencana penambahan 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pengadaan mobil dinas baru mendapat tanggapan serius dari Rifky Rizal Zaman, S.H., Ketua Forum Transparansi 08 Asta Cita. Rifky menyebut kritik tersebut tidak dilandasi oleh analisis yang menyeluruh dan tampak prematur.
“Seorang legislator semestinya mampu memahami secara menyeluruh kondisi sosial dan ekonomi daerah. Menyampaikan kritik secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang hanya akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat,” tegas Rifky dalam pernyataannya pada Rabu (16/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa penambahan OPD bukan keputusan yang sembarangan, melainkan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas birokrasi demi pelayanan publik yang lebih baik.
“Reformasi struktur pemerintahan dibutuhkan agar sistem kerja menjadi lebih fokus dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Menilai hal ini sebagai pemborosan anggaran adalah pandangan yang sempit,” ujarnya.
Rifky juga menekankan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat tidak serta merta menghalangi pengembangan kelembagaan di tingkat daerah. Ia menilai, menghambat pembenahan struktur pemerintahan hanya karena keterbatasan dana justru bisa memperlambat kemajuan.
“Dalam kondisi fiskal yang ketat sekalipun, perbaikan institusional tetap penting agar pelayanan terhadap masyarakat berjalan optimal,” sambungnya.
