Jakarta, (LA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, hadir di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan terkait dua kasus dugaan korupsi yang menjeratnya. Kedatangan Hasto disertai tim penasihat hukum sebagai wujud komitmennya terhadap supremasi hukum.
Hasto: Mendukung Supremasi Hukum yang Berkeadilan
“Saya datang hari ini untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang taat hukum dan mendukung supremasi hukum yang berkeadilan,” ujar Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Senin (13/1/2025).
Sebelumnya, Hasto meminta penjadwalan ulang pemeriksaan oleh KPK agar tidak mengganggu pelaksanaan peringatan HUT ke-52 PDI Perjuangan yang berlangsung pada 10 Januari 2025. Permintaan ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, Ronny Talapessy.
“Permohonan penjadwalan ulang dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap agenda partai. Namun, Pak Hasto tetap kooperatif dan siap mengikuti proses hukum,” kata Ronny.
Dua Kasus Dugaan Korupsi yang Menjerat Hasto
KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka atas dua kasus dugaan korupsi, yakni:
- Kasus Dugaan Suap PAW Anggota DPR 2019-2024
Hasto diduga terlibat dalam upaya Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dengan memberikan suap kepada Wahyu Setiawan, mantan Komisioner KPU. Dalam kasus ini, Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah. KPK menemukan bukti bahwa sebagian dana suap tersebut berasal dari Hasto. - Kasus Perintangan Penyidikan
Selain dugaan suap, Hasto juga diduga menghalangi penyidikan KPK terhadap Harun Masiku, yang hingga kini masih menjadi buronan.
Komitmen PDIP terhadap Hukum
PDI Perjuangan melalui pernyataan resmi menegaskan bahwa partai dan Hasto Kristiyanto berkomitmen menghormati proses hukum. “PDI Perjuangan selalu mendukung tegaknya hukum yang adil dan berkeadilan,” ujar Ronny.
Kasus Harun Masiku Masih Menjadi Sorotan
Kasus suap terkait Harun Masiku kembali menjadi perhatian publik setelah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Harun Masiku sendiri masih menjadi buronan sejak 2020. Kasus ini menjadi ujian bagi KPK dalam menegakkan keadilan di tengah sorotan masyarakat.
Respons Publik dan Masa Depan Proses Hukum
Kehadiran Hasto di KPK menunjukkan langkah awal untuk menghadapi proses hukum yang transparan. Namun, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan lebih luas terkait integritas dan transparansi dalam politik Indonesia.
