Jakarta, (LA) – Ombudsman Indonesia menyatakan komitmennya untuk melakukan pengawasan terhadap Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang baru saja diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, lembaganya akan fokus pada pengawasan penggunaan dan pengelolaan dana triliunan rupiah yang dihimpun oleh BPI Danantara, guna memastikan bahwa tidak ada penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaannya.
Najih menjelaskan, BPI Danantara memiliki peran penting dalam menghimpun dana yang berasal dari berbagai sumber, salah satunya hasil efisiensi anggaran. Untuk itu, pihaknya akan berperan sebagai pengawas eksternal guna memastikan agar pengelolaan dana tersebut tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga transparan dan akuntabel.
“Fokus kami adalah bagaimana dana yang dikelola oleh BPI Danantara bisa tepat sasaran dan tidak menimbulkan penyimpangan. Kami akan terus mengawasi agar tujuan besar ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi bisa terwujud dengan baik,” ujar Najih kepada wartawan di Jakarta pada Senin (23/2/2025).
Selain itu, Najih berharap agar penanggung jawab BPI Danantara memberikan informasi yang jelas dan terbuka terkait dengan pengelolaan dana tersebut, guna mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.
Tantangan BPI Danantara: Kepercayaan Publik
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menanggapi berbagai keraguan yang muncul di masyarakat mengenai keberadaan BPI Danantara. Dalam peluncurannya pada Senin (24/2/2025) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Presiden Prabowo mengakui bahwa pembentukan lembaga ini adalah langkah besar yang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia. Meskipun demikian, ia juga menyatakan pemahamannya terhadap kekhawatiran publik, karena banyak yang meragukan keberhasilan Danantara dalam mewujudkan tujuannya.
“Saya paham banyak yang masih meragukan keberhasilan Danantara. Ini memang lembaga yang baru, dan kami berharap masyarakat bisa memberikan kesempatan bagi kami untuk menunjukkan bahwa ini adalah jalan yang benar,” ungkap Prabowo.
Ombudsman dan Pengawasan Lembaga Baru
Dengan hadirnya lembaga baru seperti BPI Danantara, tantangan besar terkait pengawasan dan akuntabilitas menjadi semakin krusial. Ombudsman Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurut Najih, pengawasan yang ketat akan dilakukan, dan Ombudsman siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa BPI Danantara dapat menjalankan misinya sesuai dengan tujuan awalnya.
“Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, kami akan terus melakukan pengawasan agar BPI Danantara tidak hanya berjalan sesuai dengan visi misi, tetapi juga tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tutup Najih.
Dengan dukungan dari berbagai pihak dan pengawasan yang ketat, diharapkan BPI Danantara dapat menjadi lembaga yang mengelola dana dengan bijaksana dan memberi manfaat bagi kemajuan Indonesia.
