Paradoks Kekuasaan: Ketika Politik Menjadi Alat Penindasan

Oleh: Rifky Rizal Zaman, S.H

(Wasekjend DPP Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia)

(LiterasiAktual.com) – Politik di Indonesia, sebuah arena yang seharusnya menjadi panggung bagi pemikiran luhur dan perjuangan demi kepentingan rakyat, sering kali menjadi medan permainan kotor yang dipenuhi intrik, manipulasi, dan kepentingan pribadi. Sejak awal, bangsa ini telah berjuang melawan bayang-bayang korupsi, nepotisme, dan pragmatisme yang melingkupi politikus di setiap lapisan pemerintahan.

Korupsi seakan menjadi darah yang mengalir dalam nadi politik Indonesia. Dari kasus suap hingga penggelapan anggaran, para oknum pejabat yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat justru merampas hak rakyat demi memperkaya diri sendiri. Rakyat, yang menjadi korban dari kerakusan ini, harus menelan pil pahit ketika menyadari bahwa uang pajak mereka habis untuk membiayai kemewahan segelintir orang.

Nepotisme, saudara kembar korupsi, menyusup ke dalam setiap sudut politik. Jabatan dan kekuasaan diwariskan bukan berdasarkan kemampuan dan integritas, melainkan atas dasar hubungan keluarga dan kedekatan pribadi. Hasilnya, kualitas pemerintahan menurun, kompetensi terpinggirkan, dan yang bertahan hanya mereka yang pandai merangkak di bawah bayang-bayang kuasa.

Pragmatisme dalam politik Indonesia tidak kalah mencoreng wajah demokrasi. Janji-janji yang diumbar saat kampanye sering kali hanya menjadi angin lalu begitu kursi kekuasaan berhasil diduduki. Alih-alih memegang teguh prinsip, banyak oknum politikus yang lebih memilih berkompromi dengan kepentingan kelompok atau golongan demi mempertahankan kekuasaan mereka. Nilai-nilai idealisme yang seharusnya menjadi fondasi pemerintahan yang bersih dan berintegritas, terkikis habis oleh kerakusan dan nafsu berkuasa.

Rakyat, yang sudah terlalu sering dikhianati, mulai kehilangan kepercayaan pada sistem politik. Kekecewaan ini tercermin dalam rendahnya partisipasi politik, apatisme, dan sinisme terhadap pemerintah. Politik, yang seharusnya menjadi alat untuk menciptakan perubahan positif, justru menjadi sumber dari berbagai masalah yang terus membelit negeri ini.

Penutup:

Ketika politik telah tercemar oleh kebohongan, pengkhianatan, dan kerakusan, Indonesia membutuhkan kesadaran kolektif untuk membersihkan wajah politiknya. Harapan untuk perubahan memang tampak samar, tetapi dalam setiap langkah kecil menuju perbaikan, terdapat secercah harapan untuk mengembalikan kehormatan politik yang sejati. Tanpa itu, bangsa ini akan terus terjebak dalam lingkaran setan yang menghambat kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyatnya.