Menurut Feri, politik hukum di DPRD Humbang Hasundutan dan penyerapan anggaran di seluruh ppdi perangkat daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan juga harus transparan kepada publik. Pers dikatakannya menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi yang kredibel kepada seluruh lapisan masyarakat melalui berita-berita yang disiarkan atau dipublikasikan oleh media online, cetak dan elektronik.
“Pers memang menjadi media pemberitaan yang terpercaya bagi masyarakat. Ada peran untuk edukasi, hiburan dan sebagai penguat supremasi hukum di negeri ini. Kata Feri.
Namun, menurut Feri, para jurnalis harus menyadari betapa pentingnya peran pers bagi perjalanan bangsa Indonesia. Ia bahkan mengatakan bahwa tanpa pers, Republik Indonesia bisa hancur.
“Ribuan kasus spektakuler di negeri ini terungkap berkat pemberitaan pers dan wartawan yang berani. Negara kita membutuhkan wartawan-wartawan pemberani saat ini, yang tidak takut mati atau siapapun. Kalau ada penyimpangan oleh pejabat, penegak hukum atau praktik mafia, laporkan saja, saya bertanggung jawab,” kata Feri Sibarani, SH, yang pernah menjadi petinju nasional.
Persatuan Pers Daerah Indonesia (PPDI), organisasi berskala nasional yang mendapat pengakuan dari negara melalui Menteri Hukum dan HAM, kini terus melakukan ekspansi ke seluruh pelosok tanah air. Selain di Jakarta, dan puluhan kota besar lainnya di Indonesia, saat ini sedang dibentuk Dewan Pengurus Daerah Provinsi dan Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota.
Ketua Umum DPP-PPDI Feri Sibarani, SH, yang didampingi Sekretaris Jenderal DPP-PPDI Jonny P Simaremare, ST, dan Ketua Bidang Hukum DPP-PPDI Sarma Silitonga, SH, M.H., mengatakan, PPDI Nasional akan segera merampungkan pembahasan program-program peningkatan pengetahuan jurnalistik di seluruh wilayah Indonesia. PPDI juga akan segera bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk menyelenggarakan program Sertifikasi Kompetensi Wartawan untuk memastikan bahwa profesi jurnalis diakui secara legal dan sah oleh negara.
