Jakarta, Literasiaktual.com – Setelah menyelenggarakan pelatihan “Penguatan Anti Korupsi untuk Pejabat Berintegritas” (Paku Integritas) untuk tiga kementerian, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, dan Kementerian BUMN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyelenggarakan pelatihan PAKU Integritas 2023 pada hari Rabu (14/6) di Hotel Manhattan, Jakarta, yang dihadiri oleh para pimpinan dan pejabat Eselon 1 dari tiga kementerian tersebut.
Membuka acara tersebut, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan bahwa untuk mengoptimalkan PAKU Integritas, diperlukan keimanan. Sebagai umat beragama, semua harus beriman, masalahnya adalah apakah akan selalu beriman atau tidak, terutama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Oleh karena itu, kata Tanak, pimpinan kementerian/lembaga dan pejabat eselon I memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan instansinya. Sebaliknya, akar masalah keterlibatan pejabat K/L dalam kasus korupsi juga tidak terlepas dari posisi strategis mereka sebagai pejabat yang memiliki kekuasaan untuk mengambil kebijakan dan keputusan.
“Sebagai PNS, tidak cukup hanya memiliki nilai integritas pribadi dan bekerja secara fungsional, hanya berpikir untuk menyelesaikan pekerjaan saja, tetapi harus bisa menjadi teladan dan membangun sistem kerja yang baik di lingkungan kita,” ujar Tanak dilansir dari laman KPK
baca juga Kasus Korupsi Penyertaan Modal, KPK Tetapkan Empat Tersangka
Ia juga berpesan kepada para peserta yang terdiri dari para manajer dan pejabat level 1 agar dapat menjadi benteng pencegahan korupsi di lingkungan kerjanya.
Oleh karena itu, kata Tanak, KPK akan terus mengingatkan dan berupaya meningkatkan kesadaran antikorupsi dan meningkatkan pengetahuan para pelayan publik untuk mencegah korupsi, antara lain melalui pembekalan dan membangun integritas.
Dalam acara tersebut yang dilansir dari laman KPK, Tanak didampingi oleh Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basuki Hadimoeljono, dan Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Dian Novianti, Selain itu, turut hadir pula akademisi dan ekonom Rhenald Kasali, pakar psikologi Ary Ginanjar Agustian, serta pejabat struktural tingkat satu dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, dan Kementerian BUMN.
Dalam sambutannya, Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan bahwa KPK menyadari bahwa keberhasilan upaya pemberantasan korupsi tidak hanya didasarkan pada upaya penindakan, tetapi juga memerlukan strategi pencegahan korupsi, perbaikan sistem, dan edukasi untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi dan integritas.
Tumpak menambahkan bahwa melalui langkah ini, PKK berharap dapat meningkatkan kesadaran para penyelenggara negara tentang antikorupsi dalam rangka mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, menguatkan integritas dan keteladanan para penyelenggara negara dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, serta meningkatkan peran serta dan keterlibatan para penyelenggara negara dalam pelaksanaan upaya-upaya antikorupsi di instansi masing-masing.
Pakar psikologi Ary Ginanjar Agustian menjelaskan bahwa seorang pelayan publik harus memiliki tiga tugas, yaitu tugas intelektual, tugas emosional, dan tugas spiritual.
Ary menjelaskan bahwa tugas intelektual hanya sebatas pada cara kita menjalankan tugas yang seringkali bersifat seremonial, seperti penandatanganan pakta integritas, zona bebas korupsi (WBK) dan sebagainya. Sehingga perlu dilengkapi dengan komitmen emosional dan spiritual agar kita benar-benar berjuang untuk memberantas korupsi sekaligus menanamkan sikap integritas di alam bawah sadar kita.
Peserta pelatihan integritas PAKU tidak hanya diberikan materi yang tersebar dalam beberapa sesi, namun juga diajak untuk studi lapangan dengan pengenalan rutan KPK di gedung KPK merah putih.
