Nasional

Ketua Umum PPDI Feri Sibarani, S.H. Berikan Apresiasi Atas Terbentuknya DPC PPDI Humbang Sumut

205
×

Ketua Umum PPDI Feri Sibarani, S.H. Berikan Apresiasi Atas Terbentuknya DPC PPDI Humbang Sumut

Sebarkan artikel ini
ppdi

Literasiaktual.com – Terbentuknya Dewan Pengurus Cabang Persatuan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI) DPC-PPDI Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, mendapat dukungan dan apresiasi penuh dari Ketua Umum DPP-PPDI Feri Sibarani, SH, di Jakarta hari ini. 20/06/2023.

Dalam pertemuan dengan insan pers di Jakarta, Feri Sibarani yang saat ini sedang menempuh pendidikan magister hukum di Unilak mengatakan sangat mengapresiasi dan mendukung penuh insan pers di kabupaten termuda di Sumatera Utara, Humbang Hasundutan.

Advertisement
Scroll kebawah untuk baca berita

“Pertama-tama, saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada ketua DPC PPDI Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang terpilih, yaitu Saudara Riant Widodo Marbun beserta jajarannya. Semoga rekan-rekan pers di Humbang bisa semakin profesional dalam dunia pers dan menjadikan pers sebagai pilar keempat dalam membangun dan menjaga demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Feri Sibarani juga berharap Pemkab Humbang Hasundutan, DPRD, termasuk instansi vertikal seperti Polres Humbang Hasundutan, Pengadilan Negeri Humbang Hasundutan, Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan dan instansi pemerintah lainnya dapat memberikan ruang dan menjalin komunikasi dua arah agar kebebasan pers yang sehat tetap terjaga dan terwujud, seperti yang tertuang dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Baca juga Ketua Umum PPDI Feri Sibarani, S.H. Berikan Apresiasi Atas Terbentuknya DPC PPDI Humbang Sumut

“Segera lakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Humbang Hasundutan. PersKetua harus tahu semuanya. Semua lembaga publik, yang menyelenggarakan roda pemerintahan, tempat kita mencari dan mendapatkan informasi terkait pelayanan publik, penegakan hukum dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, harus diberikan ruang dan hak untuk mendapatkan informasi bagi jurnalis untuk menjadi sumber informasi pemberitaan kepada publik,” lanjut Feri.

Menurut Feri, politik hukum di DPRD Humbang Hasundutan dan penyerapan anggaran di seluruh ppdi perangkat daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan juga harus transparan kepada publik. Pers dikatakannya menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi yang kredibel kepada seluruh lapisan masyarakat melalui berita-berita yang disiarkan atau dipublikasikan oleh media online, cetak dan elektronik.

“Pers memang menjadi media pemberitaan yang terpercaya bagi masyarakat. Ada peran untuk edukasi, hiburan dan sebagai penguat supremasi hukum di negeri ini. Kata Feri.

Namun, menurut Feri, para jurnalis harus menyadari betapa pentingnya peran pers bagi perjalanan bangsa Indonesia. Ia bahkan mengatakan bahwa tanpa pers, Republik Indonesia bisa hancur.

“Ribuan kasus spektakuler di negeri ini terungkap berkat pemberitaan pers dan wartawan yang berani. Negara kita membutuhkan wartawan-wartawan pemberani saat ini, yang tidak takut mati atau siapapun. Kalau ada penyimpangan oleh pejabat, penegak hukum atau praktik mafia, laporkan saja, saya bertanggung jawab,” kata Feri Sibarani, SH, yang pernah menjadi petinju nasional.

Persatuan Pers Daerah Indonesia (PPDI), organisasi berskala nasional yang mendapat pengakuan dari negara melalui Menteri Hukum dan HAM, kini terus melakukan ekspansi ke seluruh pelosok tanah air. Selain di Jakarta, dan puluhan kota besar lainnya di Indonesia, saat ini sedang dibentuk Dewan Pengurus Daerah Provinsi dan Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota.

Ketua Umum DPP-PPDI Feri Sibarani, SH, yang didampingi Sekretaris Jenderal DPP-PPDI Jonny P Simaremare, ST, dan Ketua Bidang Hukum DPP-PPDI Sarma Silitonga, SH, M.H., mengatakan, PPDI Nasional akan segera merampungkan pembahasan program-program peningkatan pengetahuan jurnalistik di seluruh wilayah Indonesia. PPDI juga akan segera bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk menyelenggarakan program Sertifikasi Kompetensi Wartawan untuk memastikan bahwa profesi jurnalis diakui secara legal dan sah oleh negara.

“Saya bertekad melalui PPDI akan bekerja sama untuk menghapus stigma dan label wartawan abal-abal yang sering diberikan kepada profesi jurnalis. Untuk itu, agar setiap DPC dan DPD dapat merangkul seluruh anggotanya, bahkan di luar PPDI, untuk mengikuti program peningkatan pengetahuan kewartawanan dan sertifikasi kompetensi wartawan (SKW) di bawah bendera negara melalui BSNP yang akan kita selenggarakan di masa mendatang,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *