“Secara garis vertikal dari atas kebawah, jelas Ibu Menteri Sri Mulyani harus bertanggungjawab secara hukum, bahwa ada apa di balik transaksi mencurigakan sebesar 300 Triliunan itu? Siapa yang memberi perintah sehingga tidak ter ekspos ke publik? Dan mengapa harus terkesan dirahasiakan? Sementara ada temuan dari pihak PPATK? jadi posisi Sri Mulyani dalam kasus ini sangat Sentral, ” Kata Feri Sibarani.
Lembaga LP – KPK Riau, melalui Feri Sibarani juga dengan bangga mengapresiasi keberanian seorang Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, karena telah menunjukkan keperduliannya dengan perjuangan Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah Pemkab Kepulauan Meranti, yang memang kerap menjadi masalah serius di daerah provinsi Riau pada umumnya, karena menyangkut kepentingan seluruh masyarakat luas, dalam hal penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
“Terlepas dari polemik penyataan Muhammad Adil itu, setidaknya kita menyaksikan bahwa ternyata masih ada putra Riau, (Muhammad Adil_Red), yang memiliki keberanian melakukan protes atau sikap tegas namun terukur kepada pusat atas perolehan DBH yang selama ini kabarnya sering bermasalah, dalam proses pencariannya, ” Pungkas Feri.
Sumber: Wawancara/kompas
Penulis: Rifky, SH
Editor: Red
