Kemudian Aksi Jilid ke-II, Pemilik hak Ulayat melakukan unjuk rasa ke Pemerintah Daerah Kabupaten Buru yaitu didepan kantor Bupati Buru, Gedung DPRD Kabupaten Buru, dan Kadis Lingkungan Hidup. Berharap agar instansi-instansi di atas dapat melakukan mediasi antar pihak PT. Ormat Geothermal dengan pemilik hak Ulayat untuk Audiens, namun menuai hasil yang sama dimana pemilik hak Ulayat hanya diberi janji-janji manis terkait dengan mediasi – Audiens dengan Pihak Perusahaan.
Demo di depan gedung DPRD Buru, masyarakat adat Soar Pito Soar Pa Petuanan Kaiely, bersama Mahasiswa Buru dan LSM mendesak DPRD dan Bupati Buru segera memanggil pihak perusahaan PT. ORMAT GEOTHERMAL dan CV. BUMI NAMROLE Aksi Jilid ke-III, Pemilik hak ulayat bersama-sama dengan seluruh tokoh adat Soar Pito Soar Pa, lembaga adat Soar Pito-Soar Pa, LSM Parlemen Anak Jalanan, dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Namlea melakukan unjuk rasa besar-besaran di dalam kota Namlea, Kabupaten Buru, Namun menuai hasil yang sama yaitu segala tuntutan dari para unjuk rasa tidak diindahkan alias tidak digubris.
Aksi Jilid ke-IV digelar di Pangkalan PT. Ormat Geothermal Indonesian (Desa Waepsalit) pada tanggal 11 Mei 2023. Puluhan masyarakat adat beserta pemilik lahan adat mendatangi lokasi eksplorasi PT. Ormat Geothermal untuk protes dengan melakukan Pemalangan di pintu utama PT. Ormat Geothermal Indonesia dan CV. BUMI NAMROLE, salah satu anak perusahaan lokal di Pulau Buru.
Aksi Demo ini juga pernah dilakukan pada Kementerian ESDM di Jakarta, oleh gabungan mahasiswa Pejuang Tanah Adat di bawah GERAKAN SAVE BATI dengan poin tuntutan.
