Hubungan ini menciptakan keseimbangan antara ekspansi usaha modern dan keberlanjutan ekonomi rakyat.
Selain itu, ritel modern juga dapat menjadi mitra distribusi hasil pertanian dan produk olahan lokal Berau. Produk pangan desa, kerajinan, dan oleh-oleh khas daerah dapat difasilitasi masuk ke rantai pasok ritel melalui program kurasi UMKM.
Praktik ini telah berhasil di sejumlah daerah lain dan terbukti memperkuat ekonomi lokal sekaligus meningkatkan citra perusahaan sebagai mitra pembangunan daerah.
Pemerintah daerah memiliki kewenangan regulatif untuk mengatur kemitraan tersebut, baik melalui peraturan daerah tentang ritel modern, perizinan berbasis kewajiban kemitraan UMKM, maupun skema CSR tematik wilayah.
DPRD sebagai lembaga representasi rakyat juga dapat mendorong pengawasan dan penganggaran program kolaboratif ini agar tidak berhenti pada wacana.
Berau membutuhkan model pembangunan yang inklusif, di mana pertumbuhan ekonomi modern berjalan seiring dengan penguatan desa dan masyarakat pinggiran. Kehadiran Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi seharusnya tidak hanya dipandang sebagai jaringan perdagangan, tetapi sebagai mitra strategis pembangunan sosial daerah.
Dengan regulasi yang tepat dan komitmen kolaborasi, ritel modern dapat menjadi jembatan antara pusat ekonomi kota dan kebutuhan masyarakat kampung. Inilah momentum bagi Berau untuk menata kemitraan usaha dan pembangunan secara lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan.***
