Pekanbaru, (LA) – Ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru merasa was-was terkait kebijakan pemangkasan tenaga honorer yang sedang menjadi sorotan pemerintah pusat. Namun, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Roni Rakhmat, memastikan bahwa tenaga honorer lama akan tetap bekerja, meskipun ada pembatasan rekrutmen baru.
Larangan Perekrutan Baru untuk Tenaga Honorer
Pj Wali Kota Pekanbaru, Roni Rakhmat, menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pekanbaru tidak diperbolehkan merekrut tenaga honorer baru. Hal ini sesuai dengan instruksi pemerintah pusat yang tercantum dalam surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri.
“Kami sudah sampaikan ke semua OPD, jangan ada penambahan tenaga honor baru. Jangan sampai ada perubahan nama,” ujar Roni pada Rabu (12/2/2025).
Ia juga menegaskan bahwa wacana pemangkasan tenaga honorer tidak berarti pemutusan kerja untuk tenaga lama, melainkan larangan pengangkatan baru.
Baca juga
Jumlah Tenaga Honorer Capai Ribuan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru mencatat jumlah tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemko Pekanbaru mencapai hampir 9.000 orang. Sebagian besar dari mereka adalah tenaga teknis yang tersebar di berbagai OPD.
“Tenaga honor yang ada saat ini tetap bekerja. Yang tidak boleh adalah pergantian nama atau pengangkatan baru,” jelas Roni.
Kebijakan Pemangkasan dan Dampaknya
Kebijakan pemerintah pusat untuk membatasi tenaga honorer ini bertujuan untuk mengoptimalkan sistem kepegawaian di daerah. Namun, kebijakan tersebut memicu kekhawatiran di kalangan honorer. Banyak yang bertanya-tanya apakah posisi mereka tetap aman dalam jangka panjang.
Roni Rakhmat berharap kebijakan ini tidak menyebabkan keresahan. Ia menegaskan bahwa Pemko Pekanbaru berkomitmen untuk mempertahankan tenaga honorer yang ada, selama mereka terus memenuhi tugas dan tanggung jawabnya.
Langkah Pemko Pekanbaru
Sebagai langkah antisipasi, Pemko Pekanbaru akan terus mengoptimalkan penggunaan tenaga yang ada tanpa menambah beban anggaran dengan perekrutan baru. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat akan dilakukan untuk memastikan kebijakan ini berjalan tanpa menimbulkan gejolak.
Dengan jumlah tenaga honorer yang signifikan, Pemko Pekanbaru diharapkan mampu menjaga stabilitas kerja dan memberikan kepastian bagi para tenaga honorer yang telah berkontribusi besar dalam pelayanan publik di Kota Pekanbaru.
