Berau, (LA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.Berau menggelar rapat bersama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Batiwakkal pada Senin (7/1/25) untuk membahas rencana pembatalan kenaikan tarif air yang sebelumnya telah diumumkan dan telah di batalkan oleh Bupati Berau.
Rapat ini diadakan setelah adanya gelombang protes/ aksi yang baru saja usai digelar pada pagi tadi 10.00 Wita.
Aksi Demonstran dari Forum Aliansi masyarakat Berau telah membubarkan diri dan tinggal menunggu keputusan dari hasil rapat yang sementara berlangsung.
Ketua DPRD Berau Dedy Okto.S.E bersama Anggota DPRD Komisi II, Sutami,Dion Andris,Agus uriansyah telah berkomentar memberikan tanggapan positif agar bersama-sama mencari solusi yang bijak dalam permasalahan air bersih bagi warga.
Adapun menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat. “Kami menerima banyak keluhan dari warga terkait kenaikan tarif ini Begitu beberapa komentar perwakilan DPRD.Berau saat rapat berlangsung.
Oleh karena itu,DPRD memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh PDAM tetap berpihak kepada rakyat kata sejumlah Dewan yang hadir.
Sementara Direktur Utama PDAM Batiwakkal Berau., menjelaskan alasan awal kenaikan tarif tersebut telah dibatalkan oleh Bupati Berau.
“Kenaikan ini telah dibatalkan sesuai keputusan Bupati Berau, kami pihak PDAM tinggal menjalankan intruksinya,”ujar Saipul
Dalam rapat yang berlangsung selama tiga jam, DPRD meminta PDAM untuk meninjau kembali kebijakan tersebut dan mencari solusi soal penyelesaian tarif agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat Berau.
Harapan DPRD, seperti efisiensi operasional atau peningkatan pengawasan terhadap kebocoran air kedepannya perlu di kaji dan pelayanannya di tingkatkan lagi.
DPRD menegaskan bahwa kenaikan tarif tharus dilakukan kajian mendalam dan sosialisasi yang cukup kepada masyarakat.
Hasil dari rapat ini, PDAM sepakat untuk sementara menunda kenaikan tarif air dan akan melakukan evaluasi lebih lanjut. “Kami akan bekerja sama dengan DPRD dan pihak terkait untuk menyusun kebijakan yang adil bagi semua pihak,”Kata Saipul Dirut PDAM.
Masyarakat menyambut baik keputusan ini, tetapi mereka berharap ada transparansi lebih dalam pengelolaan PDAM ke depannya. “Kami hanya ingin tarif yang sesuai dan tidak memberatkan ,” ujar salah satu warga yang hadir diruang Rapat Dengar pendapat(RDP).
Rapat ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara DPRD dan PDAM dapat menghasilkan solusi yang memperhatikan kepentingan masyarakat.(Teguh)
