Pekanbaru, (LA) – Komitmen mempercepat penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Riau semakin diperkuat melalui kerja sama strategis antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Riau, Senin (14/7/2025).
Dalam pertemuan audiensi yang digelar di kantor Kanwil Kemenkumham Riau, Pelaksana Tugas (Plt) Kakanwil Johan Manurung menerima langsung kunjungan tim KPA yang dipimpin oleh Ketua Tim Asistensi, Andra Safril. Hadir pula Kepala Divisi Pemasyarakatan Maizar dan perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi, Junior Sigalingging.
Andra Safril dalam paparannya menekankan perlunya dukungan lintas sektor untuk menyukseskan target skrining HIV/AIDS secara nasional. Ia mengungkapkan, hingga pertengahan 2025, dari target 11.000 orang yang harus diskrining di Riau, pencapaian masih jauh dari harapan karena keterbatasan layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
“Kami berharap keterlibatan aktif Kanwil Kemenkumham Riau dapat menjangkau populasi kunci, terutama warga binaan di lapas/rutan serta deteni di rumah detensi imigrasi,” ujar Andra.
Ia juga menyampaikan rencana KPA Riau untuk menggelar kegiatan skrining serta edukasi kesehatan secara berkelanjutan di lingkungan kerja Kemenkumham sebagai bentuk kolaborasi multisektor.
Menanggapi hal tersebut, Johan Manurung menyatakan dukungan penuh pihaknya terhadap inisiatif KPA. Menurutnya, langkah ini penting untuk menciptakan sistem pencegahan HIV/AIDS yang lebih terstruktur dan menyeluruh di lingkungan pemasyarakatan dan imigrasi.
“Kami menyadari pentingnya kerja sama lintas sektor demi penanganan HIV/AIDS yang efektif. Audiensi ini adalah langkah strategis memperluas sinergi dan mewujudkan aksi nyata,” ungkap Johan.
Pertemuan berlangsung dalam suasana interaktif dan konstruktif, serta ditutup dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti agenda kerja sama yang telah dirancang. Diharapkan, langkah ini mampu mempercepat pencapaian target skrining nasional dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan peduli terhadap isu kesehatan publik di Riau.
