JAKARTA PUSAT (LA) – Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menghadiri acara penyerahan insentif perpajakan untuk tahun pajak berjalan 2024 pada Selasa (24/9/2024). Acara ini diselenggarakan di Aula Madya, Gedung Djuanda I Lantai M, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
Insentif pajak tersebut meliputi kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri dan percepatan belanja daerah, serta insentif desa untuk tahun anggaran 2024. Kota Pekanbaru bersama 13 daerah lainnya di Indonesia menjadi salah satu penerima insentif pajak tersebut.
Insentif pajak ini bertujuan untuk memberikan penghargaan atas prestasi dan kinerja daerah yang telah berkontribusi dalam upaya penggunaan produk dalam negeri dan percepatan belanja daerah, serta desa yang berkinerja baik pada tahun anggaran 2024. Kementerian Keuangan akan melaksanakan kegiatan penyerahan insentif pajak dan penghargaan desa terpilih.
Kegiatan tersebut akan diselenggarakan bersamaan dengan Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal dengan tema “Optimalisasi Desentralisasi Fiskal untuk Meningkatkan Pertumbuhan, Kesejahteraan, dan Konvergensi”, yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Hari Oeang Republik Indonesia (HORI), yang juga akan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan sejumlah pakar kebijakan fiskal daerah dari berbagai negara.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan cara-cara kreatif untuk meningkatkan kapasitas pajak. Menurutnya, upaya tersebut diperlukan untuk memastikan pendapatan asli daerah (PAD) terus meningkat.
“Kami berharap para kepala daerah tidak hanya menjadi birokrat tapi juga entrepreneur karena ini membutuhkan kreativitas dan inovasi,” kata Mendagri saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024 yang bertajuk “Optimalisasi Desentralisasi Fiskal: Jalan Menuju Pertumbuhan, Kesejahteraan, dan Konvergensi” di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan.
Menkeu menjelaskan bahwa kapasitas fiskal daerah dikategorikan menjadi tiga, yaitu kuat, sedang, dan lemah. Daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat ditandai dengan PAD yang lebih tinggi dari dana transfer pusat.
Kapasitas fiskal sedang, di sisi lain, jika dana PAD dan dana transfer pusat seimbang. Kapasitas fiskal dikatakan lemah jika pemerintah daerah sangat tergantung pada penerimaan dari dana transfer pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu meminta daerah yang memiliki kapasitas fiskal lemah untuk melakukan beberapa strategi untuk memperkuat kapasitas fiskalnya. Strategi tersebut antara lain dengan melakukan efisiensi pajak dan belanja program serta mengoptimalkan penggunaan teknologi digital. Mereka juga harus berpikir lebih kreatif dan inovatif. Dalam hal ini, perlu diciptakan lingkungan yang kompetitif di antara para kepala daerah agar mereka lebih inovatif dalam meningkatkan PAD.
“Biarkan mereka (kepala daerah) berkompetisi satu sama lain, terutama melalui sistem pemilihan langsung di mana rakyat yang menentukan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah memberikan dukungan dalam membimbing dan mengawasi para kepala daerah. Menurut Mendagri, Sri Mulyani telah membantu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menjalankan tugas tersebut, terutama melalui instrumen keuangan.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama dengan Kemendagri. Kita bisa menyemangati teman-teman [pemerintah daerah] dan mengucapkan selamat kepada mereka yang mendapatkan penghargaan pada hari ini,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam acara tersebut, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat kehormatan untuk menyerahkan secara simbolis sejumlah penghargaan kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah. Penghargaan tersebut adalah Insentif Desa Tahun Anggaran (TA) 2024 kategori Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Desa. Kemudian Penghargaan Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran (TA) 2024 kategori Kinerja Percepatan Belanja Daerah.
