BudayaNasional

Musyawarah Nasional Dewan Kesenian/Kebudayaan 2023 Se-Indonesia Resmi Di Gelar

Avatar
×

Musyawarah Nasional Dewan Kesenian/Kebudayaan 2023 Se-Indonesia Resmi Di Gelar

Sebarkan artikel ini

Jakarta, LiterasiAktual.com – Musyawarah Nasional Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan se-Indonesia digelar pada 10-13 Desember 2023. Pelaksanaan yang diadakan di Mercure Convention Centre Ancol ini menjadi pertemuan besar para pemangku kesenian dan kebudayaan.

Kegiatan Musyawarah Nasional Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan tahun 2023 ini merupakan pelaksanaan Maklumat Kongres Kebudayaan Indonesia 2023 yang mengamanatkan dilaksanakannya musyawarah besar Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan.

Hilmar Farid selaku Dirjen Kebudayaan membuka Musyawarah Nasional yang akan diikuti sekurang-kurangnya 300 peserta.

Peserta terdiri dari perwakilan Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan se-Indonesia, para pemangku kepentingan seni-budaya, lembaga, instuisi dan organisasi seni-budaya, pemerintah, perwakilan komunitas serta individu pelaku seni dan budaya. Para peserta tersebut sekurang-kurangnya berjumlah 300 orang.

Perwakilan tersebut menjadi pihak yang mempresentasikan masyarakat seni-budaya seluruh Indonesia.

Musyawarah Nasional Dewan Kesenian 2023

baca juga Munas Dewan Kesenian 2023, Dewan Kesenian Aceh Dan Perwakilan Lainnya Membahas Transformasi Peran dan Fungsi Dewan Kesenian Sebagai Isu Utama

Tema yang dibahas adalah “Transformasi Dewan Kesenian dan/atau Dewan Kebudayaan untuk Tata Kelola Kebudayaan”.

Munas terdiri dari beberapa agenda yaitu sesi sidang plenoaupun sidang-sidang komisi. Sidang tersebut melibatkan pemateri atau narasumber para pengampu Dewan Kesenian dan atau Dewn Kebudayaan, seperti Hapri Ika Polgi (Dewan Kesenian Sulawesi Tengah), Halim Hd (Pengamat dan Networker Kebudayaan), Bambang Prihadi (Dewan Kesenian Jakarta), perwakilan komunitas seni-budaya Akhmad Khairudin (Komunitas Hysteria Semarang), Wayan Udiana (Pendiri Teater Sumatera Barat), Angga Djamar (Manajer Nan Jombang Dance Company Sumatera Barat), Max Binur (Pengawas Papuan Vices dan Direktur Bengkel Pembelajaran Antara Rakyat [Belantara] Papua).

Adapun instansi pemerintah yang tergabung seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas; Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik; Ketua Tum Reformasi Birokrasu Nasional, Soni Soemarsono; dan Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid.

Selain itu akan hadir walikota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman; Direkrur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Tegug Setyabudi; Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintahan Kota Se-Indonesia (Apeksi) Alwis Rustam; Bappenas; Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung Rahmat Jabaril; Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania; Koordinator Penyusunan PPKD Direktorat Jenderal Kebudayaan, Anom Astika.

Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan menjadi organisasi atau lembaga yang lahir dari masuarakat yang disahkan serta dikukuhkan oleb pemerintah. Dalam perihal tersebut, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, serta Kota menjadi mitra aktif dalam upaya pemajuan kebudayaan dan kesenian.

Dewan kesenian dan atau Dewan Kebudayaan memberikan gambaran representasi masyarakat seni-budaya secara umum.

Munas ini memiliki dua tujuan. Pertama, tujuan khusus untuk mengembangkan agenda transformasi Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan menuju peran dan fungsi ideal untuk memajukan kesenian dan kebudayaan Indonesia di masa depan; merumuskan skema yang tepat maupun perangkat penopangnya, termasuk perangkat regulasi, untuk melakukan transformasi kelembagaan beserta rancangan sinergi dengan para pemangku kepentingan utama, yaitu pemerintah, masyarakat seni dan budaya, serta publik; perumusan langkah-langkah transformasi kelembagaan yang dapat diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan yang terlubat dalam pemajuan kesenian dan kebudayaan.

Kedua, tujuan secara keseluruhan adalah merumuskan kesepakatan dalam rangka pemajuan kebudayaan untuk mendorong pengintegrasian kesenian dan kebudayaan dalam strategi dan pelaksanaan nasional di masa depan.

Musyawarah nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud ini Sengaja disenggarakan bersamaan dengan proses politik menjelang pemilihan presiden yang akan menentukan arah perjalanan bangsa.

Seperti diketahui, dalam proses politik inipara kandidat terkadang menyinggung kehidupan dan perkembangan kebudayaan dan kesenian, namun belum secara sungguh-sungguh memasukkan dimensi kebudayaan pada umumnya dan kesenian pada khususnya dalam visi pembangunan bangsa ke depan. Kebudayaan masih dipandang sebagai sesuatu yang tidak penting.

Indoensia memang negara adidaya dalam hal seni-budaya. Kekayaan seni-budaya yang dimiliki Indonesia sungguh luar biasa. Namun ironisnya, perilaku sebagian masyarakat termasuk perilaku sebagian elitnya, semakin lama semakin jauh dari nilai-nilai budaya yang seharusnya membuat bangsa ini menjadi bangsa yang beradab.

Melalui munas ini, para pemangku kepentingan seni-budaya khususnya para pimpinan Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan, ingin mengajak masyarakat untuk tidak meninggalkan kebudayaan, namun memperioritaskannya dalam pembangunan bangsa ke depan, setidaknya dalam  lima tahun ke depan di bawah pemerintahan presiden yang akan terpilih di tahun 2024.

Saatnya melihat kesenian dan kebudayaan tidak hanya dalam segi artistik-ekspresif, melainkan sebagai sarana dan khazanah besar yang harus dimasukkan ke dalam sebagai pembangunan nasional agar nilai-nilai luhur, kreativitas, dan budi pekerti yang lahir dari pangkuan kesenian dan kebudayaan itu sendiri. Serta sebagai sarana internalisasi nilai-nilai dalam segala aspek pembangunan nasional dari segala aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, maupun politik.

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *